Sekjen PBB serukan penghormatan kedaulatan negara usai operasi militer AS di Venezuela

Guterres menilai aturan-aturan hukum internasional “tidak dihormati” terkait operasi militer tersebut

FAJAR METRO, HAMILTON, Canada – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pengabaian hukum internasional setelah aksi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro padaa Januari.

Dalam pernyataan yang dibacakan Wakil Sekretaris Jenderal urusan politik dan pembangunan perdamaian, Rosemary DiCarlo, pada sesi darurat mengenai Venezuela, Guterres kembali menegaskan pentingnya menghormati hukum internasional dan Piagam PBB sebagai dasar pemeliharaan perdamaian serta keamanan global.

Guterres menilai aturan-aturan hukum internasional “tidak dihormati” terkait operasi militer tersebut. Ia menekankan bahwa Piagam PBB secara tegas melarang ancaman atau penggunaan kekuatan yang mengganggu integritas teritorial maupun kemerdekaan politik suatu negara.

Menurutnya, komitmen seluruh negara anggota untuk mematuhi Piagam PBB adalah prasyarat bagi stabilitas global. Dalam situasi yang “membingungkan dan kompleks” seperti krisis saat ini, Guterres menyerukan pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip dasar.

Ia menekankan penghormatan pada kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas teritorial negara, serta menegaskan bahwa “kekuatan hukum” harus diutamakan.

Guterres juga menyebut hukum internasional menyediakan instrumen untuk menangani isu seperti penyelundupan narkotika, sengketa sumber daya, dan persoalan hak asasi manusia tanpa melanggar prinsip dasar tata internasional.

Sesi darurat tersebut digelar atas permintaan resmi misi Venezuela ke PBB pada 3 Januari, didukung oleh Tiongkok dan Rusia.(RA/AA)