Kepala BGN Pembohong Dan Kerja Amburadul Sebabkan 13 Ribu Dapur MBG Mangkrak

Jakarta, Kekecewaan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) memuncak. Ratusan mitra MBG dari Jawa Barat bersama perwakilan Asosiasi Pengelola Gizi Indonesia (APGI) 3T mendatangi kantor BGN untuk meminta kepastian nasib ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun, tetapi belum juga beroperasi.

Namun, kedatangan para mitra tersebut belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Mereka mengaku tidak berhasil menemui Kepala BGN Sudaryono, meskipun telah menunggu berjam-jam untuk menyampaikan aspirasi dan meminta kejelasan terkait keberlangsungan operasional dapur.

Koordinator Aksi Mitra MBG Jawa Barat, Iman Rohiman, mengungkapkan dirinya telah 20 hari meninggalkan rumah untuk melakukan konsolidasi dengan para mitra di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Menurut Iman, dari sekitar 6.000 titik dapur MBG di Jawa Barat, terdapat sekitar 800 hingga 1.000 dapur yang belum beroperasi. Selain persoalan operasional, para mitra juga mengeluhkan ketidakjelasan pembayaran dan kebijakan BGN yang dinilai merugikan investor.

“SK kami diberikan tanggal 25 Oktober, sekarang sudah lewat. Tidak ada kejelasan,” tegas Iman di depan kantor BGN.

Iman bahkan melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono. Ia menyebut Sudaryono sebagai pembohong karena menilai kebijakan dan realisasi pengelolaan program MBG tidak sesuai dengan harapan serta komitmen yang sebelumnya disampaikan kepada para mitra.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi mitra bukan sekadar keterlambatan operasional dapur, melainkan juga menyangkut tata kelola program, terutama kebijakan SPS 2 dan moratorium dapur yang dinilai berdampak besar terhadap investasi mitra.

“Presiden sudah menegaskan bahwa MBG merupakan program mulia yang harus dinikmati anak-anak Indonesia, termasuk yang berada di pelosok desa. Tetapi kenyataannya, anak-anak di daerah masih menunggu, sementara dapur yang sudah dibangun mitra justru belum juga beroperasi,” ujarnya.

Ia menegaskan para mitra bukan pihak yang ingin menghambat program pemerintah. Sebaliknya, mereka merupakan bagian dari elemen yang telah menginvestasikan modal, tenaga, dan sumber daya untuk menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kami bukan menuntut, kami memberi masukan. Kami adalah mitra, partner kerja, bukan musuh. Kami yang menyukseskan program ini. Hargai kami ketika kami bertamu,” katanya.

Ketua APGI 3T: Dapur Dibangun dari Tabungan hingga Pinjaman

Dalam aksi tersebut, Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, SE., MM., turut menyampaikan orasi. Ia menegaskan bahwa mitra merupakan bagian penting dalam menyukseskan program MBG yang membutuhkan dukungan investasi besar.

Herwil mengatakan pembangunan dapur SPPG tidak dilakukan dengan biaya kecil. Sebagian mitra bahkan menggunakan tabungan pribadi, pinjaman perbankan, hingga bantuan keluarga dan kerabat untuk membangun fasilitas yang dipersiapkan bagi pelaksanaan program tersebut.

“Dapur-dapur ini kami bangun dari hasil jerih payah, tabungan, bahkan pinjaman. Kami datang baik-baik untuk mempertanyakan kejelasan nasib dapur kami,” tegas Herwil di hadapan peserta aksi.

Menurut Herwil, transformasi tata kelola MBG 2.0 semestinya tidak hanya berorientasi pada evaluasi program, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan investasi para mitra yang telah memenuhi berbagai persyaratan pembangunan dapur.

Ia meminta BGN memberikan penyelesaian terhadap dapur yang dihentikan sementara operasionalnya maupun fasilitas yang telah selesai dibangun tetapi belum mendapatkan kepastian untuk mulai beroperasi.

APGI 3T juga menyampaikan lima tuntutan utama kepada BGN.

Pertama, menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan dan optimalisasi program MBG sebagai program prioritas nasional.

Kedua, meminta pencabutan moratorium pembangunan maupun operasional dapur SPPG, khususnya bagi mitra yang telah menyiapkan atau menyelesaikan fasilitas.

Ketiga, menuntut kepastian operasional bagi dapur yang telah dibangun, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penyelesaian investasi secara adil sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, mendesak kepastian hukum, transparansi tata kelola, dan kesetaraan hubungan antara BGN dengan para mitra.

Kelima, meminta dibukanya ruang dialog langsung, disertai kejelasan status dapur yang terkena penghentian operasional serta opsi penyelesaian pembiayaan atau pengembalian dana apabila kerja sama tidak dapat dilanjutkan.