Hankam

Kapolri Terbitkan Perpol 4/2026, Jenderal Bintang Dua Kini Bisa Adili Jenderal Bintang Empat

Fajar Metro – Dalam Perpol 7/2022, hanya Kapolri sebagai sesama jenderal bintang empat yang dapat memeriksa etik Listyo Sigit. Namun dalam Perpol terbaru, Kadiv Propam yang berpangkat bintang dua kini dapat menjadi majelis etik.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengeluarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Dikutip dari HukumOnline dalam Perpol setebal 10 halaman tersebut, terdapat sembilan poin perubahan dari regulasi sebelumnya. Salah satu poin krusial terletak pada Pasal 43. Pada Perpol 7/2022, ayat (3) mengatur bahwa susunan keanggotaan KKEP di tingkat Markas Besar Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama Polri.

Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, d, dan e terdiri atas: a. Ketua: Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Komisaris Besar Polri; b. Wakil Ketua: Perwira Menengah Staf Sumber Daya Manusia Polri atau Perwira Menengah Polri; dan c. Anggota: Perwira Menengah Polri.

Pada aturan terbaru, susunan pemeriksa diubah menjadi: (a) Ketua, (b) Wakil Ketua, dan (c) Anggota. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merangkap sebagai anggota KKEP. Sementara itu, ayat (3) mengatur bahwa keanggotaan KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat Terduga Pelanggar.

Susunan KKEP pada tingkat banding dalam Pasal 74 juga turut berubah. Dalam Perpol 7/2022, susunan majelis terdiri atas pangkat yang lebih tinggi atau sama dengan Terduga Pelanggar. Kini, melalui Perpol 4/2026, majelis etik dapat diisi oleh personel berpangkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat di bawah Terduga Pelanggar.

Selain susunan majelis, pelaksanaan sidang KKEP yang sebelumnya wajib digelar secara luring (offline), kini dapat diikuti secara daring. Batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan pun diubah dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender, sehingga hari Sabtu dan Minggu tetap dihitung.

Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir membenarkan bahwa salah satu pertimbangan utama penerbitan aturan ini adalah untuk mempersiapkan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit. “Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11).

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi telah digelar dengan putusan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sementara itu, sidang etik untuk Listyo dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.

Sebagai mantan Kapolri yang masih berstatus anggota aktif, Listyo menyandang pangkat jenderal bintang empat. Dengan berlakunya perubahan Perpol ini, Listyo dapat diperiksa oleh majelis yang minimal berpangkat jenderal bintang dua, salah satunya Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Nazly Harahap yang juga bergelar doktor ilmu hukum. (ra/hol)

Loading