Wamen HAM Apresiasi Terbentuknya DBPI: Negara Perkuat Rekognisi dan Kepatuhan HAM Dunia Usaha
FAJAR METRO – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia. Ia menilai dinamika gerakan buruh saat ini jauh lebih terbuka dibandingkan dekade 1990-an.
Menurutnya, pemerintah memberikan ruang pengakuan yang lebih luas terhadap buruh, termasuk kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day 2025 di Monas sebagai simbol rekognisi negara terhadap kontribusi pekerja.
Mugianto juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan HAM bagi Pelaku Usaha. Regulasi tersebut akan mengatur penilaian kepatuhan perusahaan terhadap prinsip bisnis dan HAM, termasuk penerapan mekanisme human rights due diligence.
Kebijakan ini menjadi bagian penting dari persyaratan Indonesia untuk bergabung secara penuh dalam OECD. Seluruh perusahaan, termasuk BUMN, akan didorong memenuhi standar HAM sejak tahap pendirian, operasional, hingga pascaoperasi. Penilaian mencakup aspek upah, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hak normatif pekerja, dampak lingkungan, serta mekanisme pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Sejalan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo
Deklarasi Dewan Buruh Pelabuhan Indonesian (DBPI) menegaskan komitmen untuk sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam :
•Penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
•Pembangunan ekonomi yang mandiri dan berdaulat.
•Penegakan hukum dan perlindungan HAM.
•Penguatan sektor strategis maritim dan logistik nasional.
•Peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
Dengan berdirinya Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia, diharapkan terbangun sinergi kuat antara pekerja, pemerintah, dan dunia usaha dalam mewujudkan pelabuhan Indonesia yang modern, profesional, berdaya saing global, sekaligus berkeadilan sosial bagi seluruh buruh pelabuhan di Tanah Air. (yp/tkbmn)
