Usai Presiden Prabowo Perintah Bebas Tom Lembong, Jokowi Akui Perintahkan Import Gula

Fajar Metro – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) merespons pernyataan soal perintah mengimpor gula terkait kasus Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Tom yang merupakan eks Menteri Perdagangan era Jokowi terjerat korupsi izin impor gula 2015, lalu mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

Pihak Tom Lembong sebelumnya menyebut bahwa perintah mengimpor gula merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Saat dikonfirmasi, Jokowi Mengakui bahwa seluruh kebijakan berasal dari presiden.

“Semua (kebijakan) yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu pasti (dari) Presiden,” ujar Jokowi di kediamannya di Solo, dilihat detikcom dari unggahan video 20Detik, Sabtu (2/8/2025).

Namun, Jokowi menyebut untuk level teknisnya berada di Kementerian. Sebagai informasi, Tom Lembong merupakan menteri perdagangan periode pertama Jokowi yang menjabat pada 2015-2016.

“Seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapa pun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian,” jelas Jokowi.

Sebelumnya, dilansir dari detikNews, Tom menceritakan perintah Jokowi untuk meredam gejolak harga pangan. Tom mengatakan perintah itu disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet dan saat bertemu langsung dengannya.

Hal itu disampaikan Tom Lembong saat menjadi saksi untuk terdakwa kasus dugaan korupsi importasi gula, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), Charles Sitorus, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/6/2025).

Tom awalnya mengaku hanya melanjutkan kebijakan Mendag periode 2014-2015, Rachmat Gobel, terkait penugasan impor gula ke PT PPI. Tom mengatakan perpanjangan penugasan ke PT PPI itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gula. Dia mengklaim perpanjangan itu juga sebagai tindak lanjut hasil diskusi rapat koordinasi (rakor) tingkat kementerian.

Hakim meminta Tom menjelaskan dari awal terkait pengeluaran surat penugasan impor gula tersebut. Tom mengatakan saat itu hampir semua bahan pangan termasuk gula mengalami gejolak harga.

“Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga,” sebut Tom.

“Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut,” tambah dia.

Mengenal PT PPI

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI) atau dikenal di luar negeri sebagai Indonesia Trading Company (ITC), adalah bagian dari ID FOOD yang menjadi trading house dan bergerak di bidang ekspor, impor, dan distribusi.

Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1959 saat pemerintah Indonesia menasionalisasi belasan perusahaan perdagangan. Nama dan badan hukum dari belasan perusahaan tersebut kemudian diubah, seperti NV Geo. Wehry, NV Mirandolle, Voûte & Co., NV Borsumij, NV Internatio, NV Lindeteves, dan NV Jacobson van den Berg yang masing-masing diubah menjadi PT Triangle, PT Mira Sari, PT Indonesian Development Industrial & Trading (Indevitra), PT Satya Negara, PT Indonesian Estates & Industrial Supply (Indestins), dan PT Yuda Bhakti.

Dua tahun kemudian, pemerintah mengubah Yayasan Bahan Penting menjadi sebuah perusahaan negara (PN) dengan nama PN Sejati Bhakti; PT Usindo, PT Jasanegara, PT Agung, dan PT Everard & Co. digabung untuk membentuk PN Jaya Bhakti; PT Central Trading Company dan PT Gaya Sari digabung untuk membentuk PN Tri Bhakti; PT Satya Negara, PT Sapta Putra, PT Mira Sari, dan PT Puspaka digabung untuk membentuk PN Aneka Bhakti;[7] PT Indevitra, PT Indexim, dan PT Molukse digabung untuk membentuk PN Budi Bhakti; PT Yuda Bhakti, PT Grafia Bhakti, PT Kartipanca, PT Permata, PT Tantular, dan NV Tsounas digabung untuk membentuk PN Fajar Bhakti;[8] PT Triangle, PT Telsari, PT Anditya, PT Obor Baru, dan PT Oger Freres digabung untuk membentuk PN Marga Bhakti; PT Indestins, PT W.J. Stokvis, dan PT Upigrafin, dan PT Yuda Electro digabung untuk membentuk PN Tulus Bhakti; serta PT Waja Jawa, PT Indonesian Steel & Engineering Corporation, PT Lettergieterij Amsterdam, PT All Technics, dan PT Gaya Remaja digabung untuk membentuk PN Sinar Bhakti.

Pada tahun 1964, pemerintah mereorganisasi sembilan perusahaan tersebut menjadi enam perusahaan dengan nama PN Aduma Niaga dan PN Aneka Niaga untuk berbisnis di bidang importasi dan distribusi bahan pokok; PN Panca Niaga dan PN Satya Niaga untuk berbisnis di bidang ekspor; serta PN Dharma Niaga dan PN Pembangunan Niaga untuk berbisnis di bidang importasi peralatan pabrik.Pada praktiknya, PN Aduma Niaga, PN Pembangunan Niaga, dan PN Aneka Niaga beroperasi sebagai dua unit yang independen, sehingga pada tahun 1966, pemerintah memisahkan PN Aduma Niaga II, PN Aneka Niaga II, dan PN Pembangunan Niaga II masing-masing menjadi sebuah perusahaan tersendiri dengan nama PN Dirga Niaga dan PN Kerta Niaga untuk berbisnis di bidang importasi dan distribusi bahan pokok, serta PN Cipta Niaga untuk berbisnis di bidang ekspor.

Pada tahun 1971, badan hukum dari sembilan perusahaan tersebut diubah menjadi persero. Pada tahun 1977, Satya Niaga digabung ke dalam Dharma Niaga. Pada tahun 1982, Dirga Niaga dan Pembangunan Niaga digabung ke dalam Panca Niaga. Pada tahun 1998, Kerta Niaga digabung ke dalam Dharma Niaga.Pada tahun 2003, pemerintah menggabungkan Dharma Niaga dan Panca Niaga ke dalam Cipta Niaga, sehingga nama Cipta Niaga kemudian diubah menjadi seperti sekarang.

Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia menugaskan perusahaan ini untuk mengimpor gula sebanyak 85.500 ton.Pada bulan Desember 2015, perusahaan ini menunjuk Telkom Indonesia untuk mengembangkan ERP bagi perusahaan ini.Pada bulan September 2018, untuk pertama kalinya, perusahaan ini mengekspor arang ke Sri Lanka sebanyak 1.000 ton.Pada bulan Juli 2020, perusahaan ini meluncurkan produk herbisida baru dengan merek Dharmara.

Pada bulan September 2021, pemerintah Indonesia menggabungkan Bhanda Ghara Reksa ke dalam perusahaan ini.Pada bulan November 2021, perusahaan ini pun mengubah nama PT Tri Sari Veem menjadi PT BGR Logistik Indonesia untuk melanjutkan aktivitas bisnis dari Bhanda Ghara Reksa.Pada bulan Januari 2022, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Rajawali Nusantara Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang pangan.

Pada bulan Februari 2025, pemerintah Indonesia menugaskan perusahaan ini untuk mengimpor daging kerbau sebanyak 50.000 ton. Pada bulan Maret 2025, perusahaan ini mengekspor 79,2 metrik ton kopi robusta ke Mesir.

(yp/dc)