Tantangan dan Strategi Transformasi Digital di NTT
FAJAR METRO – Setelah sesi pertama membahas arah kebijakan nasional transformasi digital pemerintahan, Rapat Koordinasi Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik Tingkat Provinsi NTT berlanjut dengan paparan narasumber kedua, Kalvein Rantelobo, pemerhati TIK dari Universitas Nusa Cendana. Dalam materinya, ia menyoroti tantangan nyata dan strategi percepatan transformasi digital di NTT sebagai upaya memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan pelayanan publik.
Provinsi NTT masih menghadapi persoalan mendasar berupa 900 titik blankspot yang belum terjangkau jaringan internet hingga Mei 2025. Kondisi ini membuat Indeks Transformasi Digital NTT berada pada kategori C, sehingga membutuhkan langkah perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan.
Kalvein menjelaskan bahwa pemerintahan digital yang efektif tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga menuntut perubahan mindset birokrasi. “Transformasi digital memerlukan perubahan dalam struktur organisasi, proses bisnis, dan budaya kerja birokrasi. ASN harus menjadi agen perubahan,” ujarnya.
Menurutnya, ada empat dimensi utama yang menjadi fondasi pemerintahan digital, yakni teknologi, organisasi, governance, dan partisipasi publik. Karena itu, percepatan digitalisasi di NTT harus melibatkan multipihak: pemerintah sebagai regulator dan penyedia infrastruktur, akademisi dalam riset serta peningkatan kapasitas SDM, dan industri dalam inovasi teknologi serta pembangunan jaringan.
Tantangan paling besar justru dialami wilayah pedalaman dan pulau-pulau kecil NTT, yang tertinggal dibandingkan pusat perkotaan seperti Kupang. Kondisi geografis kepulauan dengan medan sulit memperbesar kompleksitas pembangunan infrastruktur digital.
Sejumlah rekomendasi strategis pun disampaikan, mulai dari percepatan penutupan blankspot, pengembangan backbone network, pemanfaatan teknologi alternatif seperti satelit internet, hingga penguatan kapasitas ASN dan literasi digital masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kemitraan strategis. “Kolaborasi triple helix antara pemerintah, akademisi, dan industri harus diformalkan agar program digital dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal,” tegasnya.
Dengan potensi besar pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, pertanian cerdas, hingga digitalisasi kearifan lokal, NTT diyakini dapat bangkit melalui transformasi digital. Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kolaborasi multipihak, dan kesiapan sumber daya manusia di semua tingkatan.(AD)
