18 July 2024
Nasional

Usai Aksi Unjuk Rasa Dilaksanakan,Sidang Pledoi Gunata Halim Dan Wahab Halim Perkaranya di SP3

Sekelompok awak media dari Aliansi Wartawan Non Mainstream Indonesia ( Alwanmi ) serta 60 orang dari Alumni SMK Vincentius Jakarta adakan Aksi Unjuk Rasa di Halaman depan PN Bekasi, Rabu (17/4/24).

Adapun Aksi unjuk rasa dimulai pukul 09.30 Wib dengan membacakan 14 Fakta Hukum atas Prajaya Halim dan Wahab Halim.

Berikut rincian fakta hukumnya :

1). Penahanan phisik terhadap Gunata Prajaya Halim (52 thn) dan
Penetapan Penahanan Kota terhadap ayahnya Wahab Halim (85 thn) oleh
Kejaksaan Negeri Kota Bekasi adalah tindakan yang tidak berdasar dan tidak
beralasan dan dinilai sebagai tindakan pengangkangan terhadap butir ke-2
Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan Yang adil dan Beradab. Kerena phisik
tanah yang dituduhkan oleh terlapor (initial KP) sebagai ‘Tumpang-Tindih
(Overlapping) itu adalah Surat Otentik atau Sertifikat masing – masing
pemilik. Dan pembeli selaku pemilik yang telah memiliki surat sah (SHM), baik
Gunata Prajaya Halim maupun Wahab Halim, tidak membangun Batas-batas
permanen atas tanah milik mereka. Tidak mendirikan bangunan permanen
untuk dimanfaatkan sebagai tempat Usaha permanen, dan tidak menggali
tanah itu untuk digunakan sebagai urugan atau dijual.

(2).Dengan demikian, phisik atas tanah bersebelahan itu tidak ada yang
dicuri ataupun dijual untuk beroleh keuntungan oleh Gunata Prajaya Halim
Maupun Wahab Halim, sehingga tidak ada dasar aparat kepolisian untuk
memerintahkan Juru Ukur BPN melakukan pengukuran Ulang.

(3).Bidang tanah yang dipersengkatan ini tidak dapat dikatakan tumpang
tindih (Overlapping). Karena diseluruh belahan bumi ini, tidak ada dan
belum pernah ditemukan, ada tanah yang tumpang tindih, selain akibat
Longsor dan terjadi pengurugan yang dilakukan orang terhadap tanah lainnya.

(4).Istilah Overlapping hanya ada di dalam administrasi ketata-usahaan atau
Akta atau Surat Identitas sebidang tanah yang di Indonesia dikenal dengan nama Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), Sertifikat
Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (SHPL).

(5).Untuk membuktikan terjadinya Overlapping atau tumpang tindih Surat
Kepemilikan suatu tanah, pihak-pihak bersengketa harus mengundang Juru
Ukur BPN/Kantor Pertanahan setempat dengan disaksikan oleh kedua belah
pihak bersengketa, Pemilik Asal suatu tanah (penjual), dan saksi-saksi masing
masing pihak atau pihak yang dihadirkan dalam pengukuran ketika
penerbitan sebuah sertifikat dimohonkan.

(6).Kehadiran pihak Kepolisian diperlukan berada di lokasi saat pengukuran
untuk pembuktian ada/tidaknya overlapping, dan untuk menghindari dan
mengantisipasi terjadinya bentrok phisik, karena Kepolisian tidak memiliki
wewenang membuat surat tanah.

(7).Jika terjadi perselisihan setelah pihak pertanahan menyatakan terjadi
overlapping atas surat tanah, dan tidak terjadi musyawarah untuk mufakat
dari kedua belah pihak bersengketa, persoalan dan kasus ini harus
diperkarakan di pengadilan Perdata untuk menguji dasar-dasar dokumen yang
dipersengketakan, dan pihak yang merasa kehilangan atas surat yang
‘tumpang-tindih’ dapat menggugat pejabat Tata Usaha Negara di pengadilan
TUN, bukan di pengadilan Militer maupun pengadilan Agama. Karena produk
(surat yang tumpang-tindih itu) merupakan produk pejabat Tata Usaha
Negara (TUN).

(8).Penahanan phisik dan penahanan Kota terhadap Gunata Prajaya Halim
dan Wahab halim tidak ada dasarnya. Tidak ada dasar kekhawatiran
menghilangkan barang bukti karena barang bukti sifatnya otentik dan harus
diusut di kantor Pertanahan (ATR/BPN)

(9).Dalam kasus yang menjerat Gunata Prajaya Halim dan Wahab Halim,
pasal-pasal yang dijadikan acuan sama-sekali tidak pas dan tidak cocok.
Jika pasal 266 ayat (1) KUHP dan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi
dasar Tuntutan, maka pihak JPU Kejaksaan Kota Bekasi dinilai telah
melakukan tindak Kesewenangan atas Gunata Prajaya Halim dan Wahab
Halim alias tidak berperi-kemanusiaan dan tidak beradab, dan tidak
mencerminkan amanat Sila Ke-2 Pancasila sebagaimana disampaikan diatas

10). Hal lain yang menjadi pertanyaan kami, jika dokumen ayahnya SHM
(sertifikat Hak Milik) Nomor 2607 An. Wahab Halim disebut bermasalah
bagaimana bisa pihak Bank Mandiri menerima sebagai agunan kredit dengan
pengikatan agunan senilai Rp.300,000,000.- (tiga ratus juta rupiah) sejak tgl.
31 bulan Agustus tahun 2007 sampai sekarang yang diajukan oleh Wahab
Halim, yang kemudian kredit agunan tersebut di bank berubah nama menjadi
Gunata Prajaya Halim pada tahun 2016 dikarenakan Wahab Halim (ayah
Gunata Prajaya Halim) sudah terlalu tua
Dan tambahan:
Sebagai info SHM No.2607 An. Wahab Halim tersebut sudah pernah diagunkan
ke Bank BNI sebesar Rp. 68,000,000.- di tahun 1999 kemudian diagunkan
kembali ke Bank Buana Indonesia tahun 2004 baru kemudian pindah ke Bank
Mandiri sejak tahun 2007 sampai sekarang yang artinya SHM tersebut sudah
di-AGUN-kan terus menerus sejak 1999 sampai sekarang.
Yang artinya SHM tersebut dinyatakan tidak bermasalah.

(11).Untuk itu, kami, para jurnalis yang tergabung di dalam Aliansi Wartawan
Non-Mainstream Indonesia (Alwanmi) berkewajiban turut memberi
pencerdasan dalam mewujudkan keadilan kepada seluruh masyarakat dunia
secara universal, seluruh masyarakat Indonesia secara keseluruhan melalui
kasus ini

(12). Kami menduga adanya kejanggalan terhadap proses, kronologis, histori
dan penerapan Hukum yang dialami oleh Gunata Prajaya Halim dan ayahnya
Wahab Halim tidak menjadi preseden buruk dimasa mendatang sekaligus
pembuktian bahwa penegakan hukum adalah prioritas apalagi kini kasus ini
telah menjadi perhatian masyarakat nasional bahkan internasional

(13). Dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan
bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis
yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar.
Lebih lanjut, pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan, dalam hal
atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama
orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik
dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut
apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala
Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
Dari kutipan diatas, kita semua berharap hal ini tidak terjadi dalam kasus
Gunata Prajaya Halim & Ayahnya, Wahab Halim karena jangan kemudian ada
anggapan publik jika kasus ini seolah ‘dipaksakan’, bukankah kepemilikan
SHM atas ke-2 nama tersebut tercatat sejak thn.1998, sedangkan gugatan
awal terlapor dilakukan tahun 2007 dan gugatan akhir thn.2020. Atau 9
tahun dan 22 tahun, bukankah ini sudah Kadaluarsa?

(14).Atas semua hal diatas maka kami memohon dan menyampaikan
kehendak kiranya Bapak Presiden Joko Widodo, Kepala Staf Presiden RI,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Menteri
ATR/BPN RI, termasuk Kajati Jawa Barat, Kejari Kota Bekasi, Ketua PN Kota
Bekasi dan semua pihak yang terkait agar Gunata Prajaya Halim dan ayahnya
(Wahab Halim).

Oleh sebab itu Kami menuntut agar Gunata Prajaya Halim dan Wahab Halim dibebaskan dari segala tuntutan dakwaan
atau bebas murni.

 

 

 

 

 

Usai unjuk rasa, lanjut perwakilan dari Alumni SMK Vincentius mengikuti sidang pledoi ( pembelaan ).

Saat sidang Hakim mengumumkan bahwa perkara yang menimpa Gunata Prajaya Halim dan Wahab Halim di SP3 kan. Artinya kasus ini di tutup dan terdakwa Gunata Halim dan Wahab Halim dinyatakan bebas murni.

Beberapa hari ke depan akan dibacakan keputusan Hakim ini.

SP3 adalah Penghentian penyidikan, ini  merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan dikeluarkan oleh Kepolisian yang isinya surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya.