15 July 2024
Nasional

Urgensi Politik Maritim, Rivai Ras: Agenda Setting Maritim Berkelanjutan Menjadi Keniscayaan Siapapun Presidennya di 2024

 

Jakarta, Asosiasi Pemerintah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menggelar peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-6 di Gedung Nusantara V, DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam, Laksma TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si membahas tentang Politik Maritim dengan menekankan pentingnya genggaman harapan dari laut.

Dalam paparannya, Dr. Abdul Rivai Ras yang akrab disapa Bro Rivai menyampaikan bahwa tantangan masa kini dan masa depan yang kita hadapi adalah bagaimana pembangunan maritim tetap bisa menjadi agenda setting bagi para pemimpin baru di tahun 2024 mendatang.

“Pembangunan maritim perlu berkelanjutan karena pembangunan sektor maritim menjadi tren masa depan. Indonesia kini dalam jalan panjang membangun ekonomi maritim, peradaban (inovasi teknologi), dan kekuatan maritim, sehingga pembangunan maritim menjadi prioritas di masa depan. Selain itu, tata kelola maritim yang masih berorientasi daratan menjadi hambatan dalam membangun masa depan maritim yang tidak merusak lingkungan barus menjadi perhatian bagi pemimpin baru pasca 2024,” ungkapnya.

Menurut Rivai, kebijakan Presiden Joko Widodo tentang Poros Maritim Dunia (PMD) terus dapat dilanjutkan siapapun pemimpinnya kelak. Karena itu. Aspeksindo harus merokemendasikan kepada semua Calon Presiden bahwa kemaritiman menjadi penting khususnya dalam melanjutkan konsep PMD Indonesia.

Perlu dicatat bahwa “PMD sesungguhnya bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia adalah merupakan keniscayaan’” tegas Rivai yang juga dosen Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI).

Rivai menambahkan bahwa kini terdapat hambatan-hambatan dalam pembangunan maritim antara lain adanya ketimpangan agraria kelautan, kerentanan pencurian ikan,
ketimpangan infrastruktur, lemahnya regulasi maritim, politik anggaran, masih saratnya paradigma kontinental serta adanya faktor krisis dan pandemik yang pernah melanda dunia dan Indonesia.

Lanjut Rivai menegaskan bahwa kini harus melakukan konsolidasi politik maritim agar dapat dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

“Seperti diketahui, pada 2045 nanti, kontribusi produk domestik bruto (PDB) maritim terhadap PDB nasional ditargetkan mencapai 12,5 persen. Target PDB maritim itu meningkat dari tahun 2015, yakni 6,4 persen dari total PDB, sehingga sektor maritim berperan penting dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yakni ”Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, papar Bro Rivai yang kini digadang-gadang sebagai calon Pj Gubernur Sulawesi Selatan.

Rivai juga mengingatkan bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pemanfaatan sektor maritim selain difokuskan pada upaya meningkatkan kontribusi moneter, juga perlu memperhatikan keberlanjutan sumber daya kelautan. untuk itu, kontribusi maritim terhadap PDB ditargetkan mencapai 12,5 persen pada 2045 dengan berfokus pada pembangunan konektivitas laut yang efisien dan efektif, industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta pariwisata bahari yang inklusif menjadi perhatian serius bagi para pemimipin nasional dan daerah di masa akan datang.

Diketahui bahwa dalam konsolidasi pemikiran maritim juga menghadirkan narasumber Ketua Dewan Pakar Aspeksindo Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Dr. Muhammad Habib Luthfi bin Ali bin Yahya, perwakilan Panglima TNI dan perwakilan kepala daerah yang melingkupi Pemerintah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia. (Eddi)