2 March 2024
Nasional

Upayakan Peningkatan LK 2021, KKP Perkuat Sinergi Pemindahtanganan BMD dan Sengketa Tanah

JAKARTA, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengupayakan opini terbaik pada Laporan Keuangan tahun 2021. Sejumlah langkah strategis disiapkan, diantaranya memperkuat pengawasan serta membangun sinergitas bersama eksternal, khususnya dalam proses pemindahtanganan barang milik daerah (BMD) dan penyelesaian sengketa tanah.

“Bangun sinergitas antar unit internal dan eksternal kementerian, tuntaskan seluruh temuan BPK, optimalkan peran Inspektorat Jenderal untuk pengawasan, laksanakan pengendalian internal secara efektif, dan hindari fraud,” ucap Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf di Jakarta (27/8/21).

Menyadari pentingnya proses pemindahtanganan BMD dan penyelesaian sengkata tanah agar tidak menjadi persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari, KKP bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) serta Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan seminar terkait hal tersebut.

Seminar berlangsung daring pada 24 Agustus lalu dengan dihadiri oleh 242 peserta. “Kegiatan seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang Tertib Fisik, Tertib Administrasi dan Tertib Hukum, dengan cara mencari solusi atas permasalahan pemindahtanganan BMD dan sengketa tanah,” ujar Kepala Biro Keuangan KKP Cipto Hadi Prayitno.

Seminar tersebut menghadirkan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal sebagai narasumber pertama, Inspektur Bidang Investigasi Kementerian ATR/BPN Brigjen Pol. Yustan Alpiani sebagai narasumber kedua, dan Kepala Sub Direktorat BMD I Kementerian Dalam Negeri, Amanah sebagai narasumber ketiga.

Cipto Hadi Prayitno mengimbau kepala satuan kerja lingkup KKP untuk segera berkoordinasi bila menghadapi permasalahan terkait pengelolaan barang milik negara, pemindahtanganan barang milik daerah maupun sengketa tanah. Koordinasi internal bisa dilakukan kepada Biro Keuangan, Biro Hukum, dan Inspektorat lingkup KKP.

“Bahkan jika dipandang perlu dapat dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN dan Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian ATR/BPN,” pungkas Cipto.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal dalam semintar tersebut menyampaikan bahwa permasalahan utama pertanahan di Indonesia adalah masih banyaknya tanah yang belum terdaftar, sehingga pada 2017 dilaksanakan percepatan sertifikasi dengan Pendaftaran Sistematik Lengkap.

Melanjutkan penyampaian Sunraizal, Brigjen Pol. Yustan, sebagai narasumber kedua menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan program digitalisasi sertipikat. Pendaftaran tanah telah dilakukan menggunakan teknologi modern, dimana bidang tanah yang telah dinyatakan valid akan mendapatkan titik koordinat dan Nomor Induk Bidang (NIB) yang menjadi identitas.

“Apabila KKP menghadapi sengketa tanah yang belum tuntas, dimana tanah sengketa tersebut telah tercatat sebagai BMN, maka KKP dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN untuk mendapat bantuan lebih lanjut,” paparnya.

Sebagai narasumber ketiga, Amanah menyampaikan bahwa Pemindahtanganan BMD kepada Pemerintah Pusat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemindahtanganan BMD kepada Pemerintah Pusat dapat dilakukan dengan mekanisme hibah atau tukar-menukar, tidak dapat dilakukan melalui mekanisme penjualan.

“Perlakuan BMN dan BMD adalah sama yaitu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,” terangnya.