Paulus Waterpauw Dilantik Sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melantik Paulus Waterpauw sebagai Penjabat (pj) Gubernur Papua Barat di Kantor Kemendagri Jl. Merdeka Utara Jakarta Pusat, Kamis (12/5).
Paulus menggantikan Dominggus Mandacan yang habis masa jabatannya
Paulus terakhir seorang polisi yang dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri oleh Tito pada 22 Oktober 2021 lalu.
Sebelum menduduki jabatan di Kemendagri, Paulus pernah menduduki posisi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Saat menjabat Kabaintelkam dia diberi kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) atau perwira bintang tiga Polri.
Sebelum menjadi Kabaintelkam, Paulus pernah menjabat sebagai Kapolda Papua dengan pangkat Inspektur Jenderal.
Paulus lahir pada 25 Oktober 1963 di Fakfak, Papua Barat. Saat berusia 10 tahun, Paulus pindah ke Surabaya, Jawa Timur.
Pada 2 Desember 1992, Paulus lantas diberi jabatan sebagai Kasat Intelpam Polres Mojokerto.
Dia juga pernah berdinar sebagai Kasat Ops Puskodalops Polda Kalimantan Tengah pada 27 Desember 1997.
Sebelum ditugaskan ke tanah kelahirannya, Paulus pernah ditugaskan berdinas di DKI Jakarta. Pada 2000, Paulus pernah menjadi Kapolsek Menteng, Jakarta Pusat.
Karena piawai dalam bidang intelijen, Paulus ditugaskan ke tanah kelahirannya Papua. Dia kemudian menjabat sebagai Kapolres Mimika (2002), dan tiga tahun kemudian menjadi Kapolres Jayapura (2005).
Karier Paulus moncer hingga dilantik menjadi Kapolda Papua Barat pada 2014. Lantas pada 2017, Paulus dilantik menjadi Kapolda Sumatera Utara (Sumut).
Setahun setelah menjadi Kapolda Sumut, Paulus ditarik menjadi Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri.
Pada September 2019, Paulus kembali dilantik sebagai Kapolda Papua Barat menggantikan Irjen Rudolf Albert Rodja.
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya berpesan kepada Penjabat Gubernur yang baru dilantik untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.Sebut Tito, Penjabat Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, karena itu jaga stabilitas politik serta keamanan daerah sehingga program-program pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik.
“ Bangun komunikasi secara baik dengan forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkompimda baik TNI, Polri serta kepala daerah tingkat dua,” kata Tito Karnavian, yang disiarkan langsung melalui akun youtube Kemendagri.Mendagri berpesan, agar Penjabat Gubernur Papua Barat memperhatikan program-program yang menjadi atensi pemerintah secara nasional di daerah. Terutama penanganan pandemic Covid-19 yang belum berakhir serta percepatan pemulihan ekonomi daerah.
Selain itu, mempercepat realitas belanja APBD dengan melibatkan sektor swasta dan UMKM guna pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
“ Perhatikan pula program strategi nasional baik Pendidikan, Kesehatan serta infrastruktur jalan dan jembatan. Penjabat Gubernur jangan hanya duduk di kantor, tetapi turun langsung ke masyarakat untuk melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” pesan Tito.
