Hukum Harus Ditegakkan Jangan Tebang Pilih Bikin Seadil- Adilnya

Jakarta, Pimpinan Jabatan beliau adalah Wakil ketua 1 di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka -Belitung terkait adanya kasus hukum yang menimpa beliau yang beberapa hari yang lalu bila sudah ditahan ya yang kami lihat ini ada kriminalisasi kepada klien kami dan adanya politik kami sehingga Menurut kami sangat sangat tidak logis sebagai manusia biasa Karena tidak mengacu kepada Azis persamaan dimana dikatakan dalam hukum itu adanya equality before the law setiap orang mendapatkan perlakuan sama setiap orang mendapatkan hak hukum yang sama akan tetapi kenapa ini pihak Kejaksaan tinggi Bangka Belitung khususnya khusus tidak memproses secara hukum kalaupun memang kasus ini menjadi persoalan hukum seharusnya semua yang terlibat yang menerima dana transportasi itu transportasi kendaraan ataupun transportasi rumah dengan cermat Tunjangan perumahan itu harus dikenakan sanksi yang sama seperti

sekarang ini yang terjadi kepada klien kami jadi kita minta aja persamaan hukumnya Kenapa pihak Kejaksaan tinggi Bangka Belitung membeda-bedakan kasus hukum ini itu yang yang yang pertama dan yang lain juga ada surat ya dari awal kasus ini sebenarnya bukanlah keinginan dari klien kami untuk menerima menerima Pak menerima uang transport tersebut tunjangan transport tersebut akan tetapi ini merupakan hak dari klien kami sendiri karena beliau adalah unsur pimpinan dewan pimpinan dewan ini memiliki hak waktu itu beliau mendapat kendaraan yang ketika dapat kendaraan inilah setelah tahun 2017 hukum ini 2017-2021 dan akhirnya ada temuan yang menurut pihak Kejaksaan tinggi Bangka Belitung temuan ini merupakan tindak pidana korupsi yang katanya dana transportasi tersebut akan tetapi klien kami ini pak Hendra Apollo ini adalah orang yang mengikuti proses hukum yang taat dikarenakan dari sekretariat dewan meminta membalikan kendaraan tersebut mobil tahun 2013 artinya dilihat secara hukum dia mengikuti aturan itu dia balikan mobil ini setelah dia balikan mobil ini dengan ada surat perintah dari sekwan sekretariat sekretaris, dewan dia balikin ini mobil akhirnya mobil ini menjadi

hak dari pihak tekwan dikembalikan dengan adanya bukti berita acara setelah ada berita acara pengembalian mobil artinya dan Kami tidak bertanggung jawab lagi kepada mobil tersebut sehingga mobil ini bukanlah bukanlah tanggung jawab dari klien kami lagi. Nah setelah mobil diserahkan berdasarkan PP 18 tahun 2017 itu di Pasar 16 itu karena jelas dibunyikan menurut pihak Kejaksaan tinggi tidak boleh untuk mengambil mobil Kalau sudah boleh mengambil transport kalau sudah ada berdiri akan tetapi kan di sini kan kalian kami tidak memilih atau tidak meminta dan uang itu burning diberikan dari pihak. sekwan kepada klien kami Karena yang namanya anggota DPRD ini bersifat pasif karena mereka bukan lembaga eksekutif yang bisa mengeluarkan dana mereka yang mengikuti aturan-aturan berdasarkan peraturan Seperti yang saya sampaikan pagi peraturan 18 2007 Ada lagi Perda yang mengatur nomor 9 2017 dan Pergub 50 tahun 2017 artinya besaran kisaran mereka setiap tim dan anggota DPRD itu diatur dalam Pergub 50 tahun 2017 dan pada selanjutnya juga ada perubahan-perubahan pada tahun 2021 artinya di sini inilah yang sangat kami sayangkan dan kami sangat kami sekali kepada pihak Kejaksaan tinggi Bangka Belitung kenapa?

Kenapa tidak yang lain dijadikan tersangka kita minta semua diproses makanya kita minta equality before the law dijalankan kalau memang ini menjadi kesalahan dari iklan kami jadi kita minta berlaku adil Kalau tidak aku akan jadi seperti ini kami minta ini kepada Kejaksaan Agung agar mengawasi khususnya jam pengawasan Kejaksaan Agung untuk mengontrol fungsi kontrol ini kasus ini apakah benar-benar murni tidak pidana tipikor Apakah memang kasus tindak pidana korupsi nya karena ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang kamu lihat tidak ada kesalahan hukum karena ini murni uang tersebut sampai hari ini masih memicu dari bendahara. harusnya bendahara menyetor uang ini kalaupun memang akan menjadi masalah hukum dan anggaran ini sudah disahkan sudah dilakukan dari atas melalui apapun itu sifatnya sudah di lakukan oleh BPK tidak ada temuan selama ini kenapa sekarang ada semua itu dan anehnya lagi kan kita tidak menceritakan informasi tidak pidana korupsi ini kan yang menentukan negara BPK dan BPKP atau inspektorat karena mereka hanya untuk mengedit tapi tidak menang tidak menang di bawah itu adalah kerugian kerugian negara kita pahami sebagai kami sebagai tempat untuk semuanya Sangat menyayangkan ini dan terlebih lagi klien kami akibat dari ini sudah memiliki itikad baiknya sudah memiliki tingkat baik dan sudah mengembalikan kerugian negara seperti apa yang diminta oleh Kejaksaan tinggi Bangka Belitung beliau minta dia kembalikan senilai 415 juta Tapi sangat miris sekali ya kalau dikembalikan dengan ini karena dianggap itu bahan pernyataan-pernyataan barang bukti ini sebenarnya bukan penyitaan barang bukti menurut hemat kami itu ada dari klien kami tunjangan transportasi yang yang apa yang benar-benar sah menurut syara hukum dan bergabung dengan gaji gitu loh. Jadi kalau memang ini akan menjadi masalah hukum. Kenapa yang lain tidak diproses ingat ini anggota DPRD seluruh Indonesia ini bahaya buat kalian kenapa saya katakan banyak buat kalian ini adalah musuh kalian bukan saya yang ini kan menjadikan apa suatu mengadu domba tidak tapi seluruh DPRD Prov yang namanya di DPRD daerah ini akan bahaya Kenapa bahaya karena peraturan 18 tahun 2017 itu akan menjadi duri dalam daging? Akan menjadi masalah ini jangan sampai nanti oke Babel sudah terjadi proses hukum dan yang lain juga sudah mulai terjadi ya ini artinya ini akan ada lagi ada lagi di pendidikan di daerah-daerah lain yang akan menjadikan kerugian menurut saya akan menjadikan masalah hukum. Jadi kita minta DPR RI agar segera untuk mengontrol juga dari pihak KPK mengawasi kasus hukum ini jangan sampai ini menjadi Densus yang merugikan dari pihak-pihak yang memang bener-bener tidak melakukan kesalahan hukum. Jadi itu kami sebagai kuasa hukum Agar ada fungsi control di sini pada jamur Kejaksaan Agung upaya memberikan apa pengawasan yang tepat sasaran agar ini jangan sampai ada kriminalisasi dan politisasi kepada klien kami khususnya paket TV beliau dari partai mana Bang Kalau boleh tahu beliau dari Partai Golkar Oke sampai hari ini semuanya bilang masih belum sebagai wakil ketua 1 DPRD Provinsi Bangka Belitung Crystal Clear BPK belum menjatuhkan ya ini adalah ya? Iya kenapa kita tidak tahu ya ini kan ini kan pihak Kejaksaan punya kewenangan untuk menahan kita hormati kita akan ikuti proses hukum Akan tetapi kenapa yang lain tidak diproses bersama-sama unsur pimpinan ini ada apa gitu ada anggota DPRD lain yang goyang kalau memang kendaraan dapat dipilih. Kenapa yang lain tidak dikenakan Ayo dong Abang ada bukti bahwa akan ada yang tidak memakai kendaraan tapi dapat tadi 2017-2021 ada juga yang 2018 sampai 2001 tapi tidak kena apa bedanya jadi kita minta keadilan equality before semua harus diproses kalau masalah itu mobilnya Fortuner sudah dikembalikan pada surat ada acara serah terima kepada klien kami pahami sebagai wakil ketua 1 DPRD provinsi bersama

yang bertanggung jawab Apakah nanti balik kuda-kuda urusan ini karena aset mereka ketika beliau tidak mendapatkan lagi kendaraan operasional dikasih transport yang tidak minta rekening belanja di temuan ini juga karena ada aturan pemerintah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 ada perbedaannya nomor 9 tahun 2017 mengatur ini semua ada perutnya Nomor 50 Tahun 2017 tidak menyalahi aturan kebijakan yang tadi Aturan ini dibuat kenapa kita tidak taat hukum sebagai penegak hukum kalau memang Aturannya sudah tidak dipakai lagi buat apa tidak beraturan kita orang murtad hukumnya rapat Abang untuk ke pemerintah pusat dan daerah bank harapan harapan harapan saya sebagai kuasa hukum kita mohon kepada pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar segera mau Jangan sampai kalian kami jadi korban jangan sampai ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu jangan sampai dikriminalisasi hak-hak hukum kami jangan dipolitisasi. Hukumnya karena kami kami menduga ya. Semoga terkesan sangat sangat aneh bin ajaib lah ini karena Ada dugaan Menurut kami yang tidak wajar karena pemerintahan yang luar biasa terus Huh panas sekali disana lagi panas jadi ada unsur kesengajaan jadi kita minta keadilan kepada jamu as untuk mengawasi khususnya di kejaksaan tinggi Bangka Belitung agar ini bener-bener diperiksa kasus hukum terhadap pihak Pengadilan Negeri Pangkalpinang khusus tindak pidana korupsi Pangkalpinang untuk memberikan rasa keadilan kepada Tuhan kami anak daerah-daerah lain pun udah ada kasus cara mengembalikan kerugian negara selesai-selesai semua dan ada juga mendapatkan tunjangan rumah bebas putusannya Nak Kenapa di sini ada lagi perkara yang sama kasus yang sama Apakah ini jadi ajang kesempatan untuk coba-coba gitu Jadi kita minta equality before the law nya aja Persamaan dimuka Hukum nya jadi semua harus diproses itu aja kalau memang ini ada pesan dengan nama abang saya.(AFIF)