14 June 2024
Nasional

GOLKAR DKI Jakarta Adakan Diskusi Mencari Figur Pejabat Gubernur

Jakarta, Golkar DKI Jakarta adakan Forum Group Diskusi Perbincangan Seputar Figur Ideal (Pj) Gubernur DKI Jakarta secara tatap muka dan daring pada Rabu (28/9/22).

Acara dimulai pukul 14.00 WIB, diskusi tatap muka diadakan di Kantor DPD DKI Jakarta Menteng Jakarta Pusat.

Hadir dalam acara di lokasi sebagai pembicara Pakar Otonomi Daerah Djoehermansyah Johan, Anggota DPD DKI Jakarta Sylviana Murni, Mantan Dirjen OTDA Kemendagri Dr.Soni Sumarsono, Ketua Dewan Penasehat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Prof Ryaas Rasyid dan Wakil Ketua DPRD DKI JAKARTA Zita Anjani dan Ketua DPD DKI JAKARTA Ahmed Zaki Iskandar.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan penjabat (Pj) Gubernur DKI nantinya akan menjabat atau memimpin Jakarta dalam waktu yang lama. Artinya Pj Gubernur DKI akan menguasai pengelolaan anggaran DKI hingga tahun 2024. Karenanya, Pj Gubernur akan terasa seperti gubernur definitif.

“Pejabat Gubernur yang nanti akan membahas, merancang, mengatur anggaran APBD 2023 murni, APBD perubahan 2023, APBD tahun 2024 dan APBD Perubahan tahun 2024, termasuk APBD 2025. Jadi tiga tahun APBD murni dan dua tahun APBD perubahan. Jadi, hampir Gubernur definitif ini seperti ini,” Saat membuka acara diskusi berjudul “Mencari Figur Ideal Penjabat Gubernur DKI Jakarta” di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Lebih lanjut Zaki menjelaskan, Pj Gubernur memiliki kewenangan mengelola anggaran di DKI Jakarta hingga nantinya terpilih Gubernur DKI definitif hasil Pilkada serentak pada tahun 2024.

“Dan tentu saja anggaran Jakarta selama 3 tahun, akan ditentukan oleh penjabat (Pj) Gubernur itu,” ungkapnya.

Bupati Tangerang itu, berharap sosok Pj Gubernur DKI Jakarta yang terpilih merupakan sosok yang tepat. Sebab, Pj Gubernur nantinya akan memimpin Jakarta untuk waktu yang lama.

“Partai Golkar melalui Fraksi di DPRD bisa menyampaikan aspirasi masyarakat agar memilih figur atau sosok yang tentu saja paham tentang DKI Jakarta. Apalagi DPRD DKI Jakarta mendapat surat dari Kemendagri untuk menyampaikan nama-nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta,” Tambah Zaki.

Ahmed Zaki menambahkan, dari slot tiga nama yang diajukan oleh DPRD DKI Jakarta merupakan keistimewaan DPRD DKI Jakarta. Menurut dia, kewenangan DPRD DKI Jakarta mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur itu membuktikan bahwa pemerintah pusat mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Ini satu privilege. Ini sesuatu yang baru dari Mendagri dan bukti (Kemendagri) mendengarkan aspirasi masyarakat,” Ungkapnya.

Seperti diketahui, tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta usulan DPRD DKI telah diserahkan ke Kemendagri. Tiga nama itu masing-masing Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, Sekda DKI, Marullah Matali serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar.

Tiga nama itu bakal menambah daftar calon Pj Gubernur yang akan diusulkan kepada Presiden Jokowi untuk dipilih. Sebab, Kemendagri juga memiliki kewenangan mengusulkan tiga nama lain.