20 May 2024
Nasional

Genjot Terus Program Prioritas, KKP Latih Masyarakat Budidaya Perikanan

BUNGUS, Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dengan panjang garis pantai mencapai 99.083 kilometer. Upaya untuk menjaga ekosistem pesisir, dilakukan Pemerintah Indonesia dengan menambah luasan kawasan konservasi laut dan mengelolanya dengan baik secara berkelanjutan dengan menerapkan ekonomi biru.

Pada 21 Desember 2021, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melalui Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) menyelenggarakan webinar bertajuk ‘Hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir 2021 untuk Kelautan Perikanan Indonesia yang Lestari dan Berjaya’. Kegiatan ini merupakan rangkaian Pekan Webinar BRSDM dalam memperingati Hari Nusantara.

Dalam pembukaan webinar, Plt. Kepala BRSDM, Kusdiantoro, menuturkan bahwa webinar LRSDKP merupakan sarana publikasi hasil riset dan juga implementasi dari program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berlandaskan Ekonomi Biru, yang juga terlaksana untuk mendukung subsektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengelolaan ruang laut yang lestari guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Potensi wilayah pesisir sangatlah luar biasa. Dengan menjaga keberlanjutannya, dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada bangsa dan juga memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian persoalan wilayah pesisir sangatlah dinamis, sehingga dibutuhkan solusi dalam menjawab beragam tantangan yang ada,” ucap Kusdiantoro.

Untuk itu, adanya riset dan inovasi harus dapat berkontribusi besar pada keberlanjutan wilayah pesisir. Lebih jauh Kusdiantoro menekankan, kegiatan riset juga harus mencapai tahapan scientifically well proven atau terbukti secara ilmiah, dengan dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak, seperti dunia usaha, industri, serta perguruan tinggi. Karena pelaksanaan riset pada hakikatnya dapat menjawab semua persoalan yang berkembang di lingkungan, menghasilkan prediksi, rekomendasi, serta kebijakan dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir.

“Saya harap hasil-hasil riset LRSDKP ini juga dapat menjadi bahan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan berbasis scientific research di unit eselon I lain di KKP, institusi terkait maupun pemerintah daerah sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hasil kegiatan riset ini juga dapat menjadi bahan yang reliable untuk menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan riset lanjutan di lokasi tersebut serta diimplementasikan untuk kegiatan pengelolaan lebih lanjut baik di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan daya saing, serta pengelolaan ruang laut yang bijak dan lestari,” tegas Kusdiantoro.

Lebih lanjut disampaikan Kepala LRSDKP, Nia Naelul Hasanah, beragam riset LRSDKP yang terlaksana di tahun 2021 meliputi Kerentanan Pesisir di Kawasan Perikanan Budidaya di Sumbar; Indeks Kesehatan Laut di Kota Padang; Potensi Arkeologi Maritim untuk Pengelolaan Wisata Bahari di Tidore Kepulauan; Kajian Dinamika Laut dan Pesisir untuk Kepentingan Pelabuhan Perikanan di Banda Aceh; serta Teknologi Zero Discharge Desalination dan Teknologi Garam Rekristal.

Terkait dengan teknologi pengolahan garam rekristalisasi yang dikembangkan oleh LRSDKP, dijelaskan Nia terlaksana melalui IPSAL Pamekasan. Kegiatan pengolahan garam dengan metode rekristalisasi ini mempunyai ciri khas teknologi yang bersifat sederhana, mudah diterapkan, tidak butuh ruang produksi yang luas serta tidak padat modal. Ini diharapkan dapat menjadi sebuah budaya pengolahan garam yang meluas di masyarakat, memperlebar saluran serap garam krosok dan menjadi solusi pengelolaan sampah rumah tangga secara thermal yang berujung pada peningkatan nilai garam krosok dan mereduksi sampah di pesisir dan laut.

Sementara itu, perihal penelitian Kerentanan Pesisir di Kawasan Perikanan Budidaya di Sumbar, hasil riset LRSDKP menunjukkan bahwa perubahan garis pantai berupa akresi maupun abrasi terjadi di beberapa bagian pesisir Sumatera Barat dan mulai mengancam kehidupan manusia, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan yang merupakan kawasan budidaya tambak udang vaname paling luas di Sumbar.

Riset lainnya yakni Arkeologi Maritim, merupakan tindak lanjut dari kegiatan riset 2019 untuk merespon permohonan resmi dari Walikota Tidore Kepulauan tentang dukungan riset untuk mengungkap peran penting Tidore Kepulauan dalam Sejarah Maritim Nusantara dan Dunia yang terkait erat dengan 500 tahun Peringatan Ekspedisi Pelayaran Penjelajahan Mengelilingi Bumi yang pertama. LRSDKP telah mengidentifikasi kondisi, profil, dan potensi situs kapal karam di perairan Tidore Kepulauan beserta kondisi lingkungan perairannya untuk menjadi bahan rekomendasi pengelolaan dan pengembangan wisata bahari serta sebagai baseline data dan informasi dalam rangka penguatan narasi sejarah maritim Nusantara dan peran penting Tidore sebagai salah satu Kosmopolis Rempah di Jalur Rempah dan Jalur Sutra Laut.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penguatan riset merupakan salah satu modal penting dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Terlebih pengelolaan sektor kelautan dan perikanan kini mengedepankan prinsip ekonomi biru. (BRSDM)