Diskusi Publik Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Dan Kawal Pemilu Kita (KPK)
Bertempat Di Aula Gedung Joang 45 Jakarta , KPJ Bersama KPK dengan duskusi publik bertemakan Pilkada DKI Jakarta sebagai Episentrum Perpolitikan Indonesia, Sabtu (12/9/20).
Hadir sebagai nara sumber ;
Nurdin (KPU DKI Jakarta)
Burhanuddin (bawaslu DKI Jakarta)
Alwan Ola Riantoby (Kornas JPPR)
Moderator Dondi Rivaldi
UU no 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 1 2015 tentang Pilkada, pasal 201 dijadwalkan Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung November 2024, dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa kepala daerah hasil 2017 menjabat sampai 2022, lalu diteruskan dengan pengangkatan pejabat PLT sampai 2024 dimana akan dilangsungkan pemilu serentak legislatif, pilpres, dan pilkada.
Beberapa hal yang menjadi catatan penting adalah, keserentakan pemilu yang menimbulkan padatnya jadwal dalam pencoblosan, penghitungan dan pengawasan suara di hari H pada tataran akar rumput, yakni penyelenggara level KPPS dan PTPS. Berkaca pada pemilu serentak pileg-pilpres 2019, yang rentan memakan korban jiwa di kalangan lembaga adhock. Belum lagi, fenomena pandemi yang juga belum diketahui kapan akan berakhir, dengan demikian eskalasi jumlah korban menjadi keniscayaan.
Selain konteks kesehatan yang dikhawatirkan, pengangkatan pejabat PLT juga bukan perkara mudah, dimana idealnya eselon 1 yang menjabat.
Dengan demikian mencari PLT eselon 1 dari sejumlah 101 daerah hasil pemilu 2017 menjadi sukar ditengah konstelasi politik yang makin dinamis. Dimana Kemendagri sebagai lembaga yang otoritatif menunjuk PLT, harus bebas dari “insinuasi politik” untuk menempatkan para pejabat PLT.
KPJ dan KPK, senada dengan koalisis masyarakat sipil yang lain, mendorong pemerintah lewat DPR agar menelurkan kebijakan yang relevan dengan mendikotomikan gelaran pilkada serentak, yakni pemisahan antara Pilpres, Pilkada, dan Pileg. Dan mendorong agar Pilkada DKI digelar pada 2022.
KPU dan Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu juga dilematis dimana banyak bagian penyelenggara yang harus mengikuti UU.
