Ketum KADIN DKI Jakarta Hajjah Diana Dewi: Meneguhkan Langkah Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global
Fajar Metro – Tahun 2025 menjadi titik krusial bagi perekonomian Indonesia, dengan berbagai tantangan global dan domestik yang perlu kita hadapi bersama. Dalam acara “Outlook Ekonomi DPR: Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar”,
Dalam Kesempatan pandangannya Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Hajjah Diana Dewi meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat adalah kunci utama untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Sebagai pelaku usaha, saya melihat pentingnya langkah-langkah strategis seperti:
– Mereformulasi kebijakan fiskal agar mendukung daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.
– Mendorong sinergi antara BUMN, swasta, dan UMKM untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat dan inklusif.
– Menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif pajak untuk meningkatkan investasi domestik serta memperkuat sektor swasta.” Ungkap Diana Dewi.
“Kita harus bersama-sama menjadikan 2025 sebagai momentum untuk memperkuat ekonomi nasional melalui kolaborasi yang lebih intensif dan kebijakan yang tepat sasaran.”
Ketum Hj. Diana Dewi menegaskan Sebagai bagian dari dunia usaha, Kadin DKI Jakarta akan terus mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan peluang-peluang baru untuk kemajuan bangsa.
Sebelumnya Diana Dewi memperhatikan Kebijakan pemerintah terkait kewajiban memarkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) 100% di dalam negeri menuai perhatian para pelaku usaha, khususnya eksportir.
“Sebagai Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, saya mendengarkan langsung berbagai aspirasi dari rekan-rekan pengusaha yang merasa kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap likuiditas dan keberlanjutan bisnis mereka.” Ungkapnya.
“Setiap komoditas memiliki siklus perdagangan yang berbeda, sehingga kebijakan semacam ini tidak bisa disamaratakan untuk semua sektor. ”
Meskipun ada tujuan mulia di balik regulasi ini, seperti menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan cadangan devisa, perlu dipastikan bahwa aturan tersebut tidak menambah beban biaya yang justru melemahkan daya saing eksportir kita di pasar global.
Yang dibutuhkan saat ini adalah insentif nyata yang mendukung likuiditas tanpa menciptakan tekanan baru bagi pelaku usaha.
“Dengan dialog yang inklusif antara pemerintah dan pengusaha, saya yakin kita dapat menemukan solusi terbaik untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi sektor ekspor yang menjadi andalan devisa negara.” Jelas Diana Dewi.
(yp)
