UMP Jakarta Tembus Rp. 6 juta, Ini Pesan KADIN DKI untuk Pengusaha dan Pemprov
Fajar Metro – Usai penetapan UMP Jakarta 2027 naik 7,1% menjadi Rp6.136.941 per bulan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1270 Tahun 2026 yang diteken Gubernur Pramono Anung.
Menanggapi keputusan Gubernur tersebut Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengajak pengusaha mematuhi ketentuan upah baru dan meminta Pemprov DKI Jakarta mendampingi perusahaan yang kesulitan memenuhinya.
Melalui laman resminya, Diana Dewi juga mengajak pengusaha dan pekerja untuk duduk bersama sejak awal. Pekerja perlu kepastian soal upah, dan perusahaan yang kesulitan perlu ruang untuk menyampaikan kondisinya. Tujuannya jelas: hak pekerja terpenuhi dan lapangan kerja tetap terjaga.
Sikap dan Dorongan Kadin DKI Jakarta
• Kepatuhan regulasi: Kadin DKI meminta dunia usaha tetap mematuhi aturan yang berlaku meski angka yang ditetapkan Rp89.343 per bulan lebih tinggi dari usulan pengusaha.
• Dampak ekonomi: Kenaikan upah dinilai dapat menopang konsumsi rumah tangga yang menyumbang 63,24% perekonomian Jakarta pada triwulan II 2026.
• Pendampingan dan dialog: Kadin mendorong Pemprov DKI mengutamakan konsultasi dan pembinaan sebelum menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang kesulitan, serta mengajak pengusaha dan pekerja berdialog sejak dini.
Diketahui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941, naik Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Gubernur Pramono pada Jumat (20/11/2026).
Gubernur Pramono mengatakan, penetapan UMP tersebut mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha. “Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif,” ujarnya.(yp)
![]()


