Polisi Gerebek Rumah Produksi Dokumen Negara Palsu di Koja Jakarta Utara
Fajar Metro – Polsek Koja menggerebek rumah produksi dokumen palsu di Jalan Syawal Raya, Gang Syawal Buntu No. 82, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Ahad (8/11/2026) dini hari.
Detail Penggerebekan & Penangkapan
• Waktu Kejadian: Minggu, 8 November 2026, sekitar pukul 00.11 WIB.
• Lokasi: Jalan Syawal Raya, Gang Syawal Buntu No. 82, RT 03/RW 03, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
• Jumlah Pelaku: Polisi mengamankan 5 orang tersangka di lokasi (berinisial RK, FFD, R, SS, dan YPW) dengan peran sebagai editor, pencetak, hingga kurir pengantar, sementara satu pelaku berinisial NNG masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Dalam memasarkan dokumen negara palsu tersebut Sindikat menawarkan jasa pembuatan dokumen secara daring melalui media sosial (Facebook dan grup WhatsApp).
Mayoritas pemesan berasal dari luar daerah Jakarta (termasuk Maluku dan wilayah lain).
• Jenis dan Tarif Dokumen Palsu:
• SIM C: Rp300.000
• SIM A: Rp600.000
• SIM B1 Umum: Rp1.100.000
• SIM B2 Umum: Rp1.400.000
• KTP: Rp200.000
• Ijazah SD: Rp400.000
• Ijazah SMP: Rp600.000
• Ijazah SMK: Rp700.000
• Ijazah SMA: Rp900.000
Dalam Operasi Penindakan Kejahatan ini petugas menyita Barang Bukti dan diamankan antara lain:
• 129 lembar SIM palsu
• 12 lembar KTP palsu
• 7 paket SIM dan KTP yang sudah jadi dan siap dikirim
• Perangkat cetak: 8 unit telepon genggam, 1 unit CPU Acer, 2 printer Epson, mesin laminating, alat pemotong kartu, tinta, dan bahan baku lembar PVC.
“Benar, kami masih dalam penyelidikan dan koordinasi dengan Kapolres Metro Jakarta Utara untuk rilis kasus,” kata Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto di Jakarta, Senin (9/11/20)6).
Kapolsek Koja Kompol Dr. H. Andry Suharto, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari kecurigaan seorang pedagang terhadap uang yang digunakan kedua terduga pelaku untuk berbelanja pada Jumat (6/11/2026), sekitar pukul 21.30 WIB.
Pedagang yang menerima uang tersebut merasa curiga dengan keasliannya. Setelah melakukan pemeriksaan awal, uang itu diduga palsu. Pedagang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 96 dan Pasal 96A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan/atau Pasal 391 Ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda Rp1 miliar.(yp)
Dari berbagai sumber.
