RI Sambut Baik Pengesahan DK PBB pada Resolusi Perdamaian Gaza

Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan bahwa Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan.

“Indonesia menyeru seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini, atas nama kemanusiaan, untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, memenuhi hak bangsa Palestina untuk merdeka sepenuhnya, dan menciptakan perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah,” ujarnya melalui keterangan pers kepada awak media, Selasa (18/11/2025).

Yvonne mengungkap Indonesia terus menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian tersebut, serta mandat PBB yang jelas terhadap pasukan penjaga perdamaian, guna mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan hukum dan parameter internasional yang telah disepakati.

DK PBB mencatat 13 suara dukungan terhadap proposal yang dipimpin AS, sementara Rusia dan China memilih abstain. Keputusan ini sebagian besar bersifat simbolis, mengingat rencana 20 poin Trump tersebut telah berjalan sejak Israel dan Hamas menyepakati perjanjian perdamaian pada Oktober lalu.

Meski begitu, pejabat AS berupaya keras agar DK PBB memberikan stempel persetujuan untuk rencana tersebut, dengan alasan dukungan itu akan membantu memastikan momentum diplomatik terus berlanjut. Pejabat juga berargumen bahwa resolusi itu akan membantu menggalang pasukan internasional yang diperlukan untuk mengawasi gencatan senjata di Gaza.

“Resolusi hari ini mewakili langkah signifikan lainnya menuju Gaza yang stabil dan dapat makmur, serta lingkungan yang memungkinkan Israel hidup dalam keamanan,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz di hadapan DK PBB.

Waltz menyebut pasukan dari beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Azerbaijan, akan membantu membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF).

Pasukan ini akan bekerja erat dengan Mesir dan Israel untuk membantu menjaga ketertiban sementara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menarik diri dari Jalur Gaza. Mereka juga akan mendukung Dewan Perdamaian (Board of Peace), yang tercantum dalam proposal Trump, dengan membentuk pemerintahan transisi.

ISF akan tetap diizinkan bertugas hingga 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang oleh DK PBB jika diperlukan.

Dokumen PBB tersebut juga menyerukan agar Dewan Perdamaian, yang dipimpin oleh Trump, melaporkan kemajuannya pada DK PBB setiap enam bulan sekali.

Resolusi itu menyatakan bahwa rencana tersebut akan memfasilitasi “jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” dan bahwa AS “akan membentuk dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi koeksistensi yang damai dan makmur.”.(AD/BB)