PKB Nilai Tayangan Trans7 Tak Hanya Lukai Lirboyo, Tapi Santri se Indonesia

FAJAR METRO – Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid atau Cak Udin, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah para alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang mendatangi kantor Trans7 sebagai bentuk protes atas tayangan Xpose Uncensored yang dinilai melecehkan martabat pesantren dan mencederai kehormatan KH. Anwar Manshur, pengasuh Ponpes Lirboyo.

Namun demikian, Cak Udin juga mendesak redaksi Trans7 untuk segera sowan langsung kepada KH. Anwar Manshur di Lirboyo, Kediri, guna menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan tulus.

“Ya sikap teman-teman alumni santri Lirboyo (sambangi kantor Trans7) sudah tepat, tapi jauh lebih tepat Trans7 yang ke Lirboyo. Mintalah maaf kepada Romo Kiai Anwar Mashur, karena bagaimanapun beliau tokoh panutan kami, para santri, dan bangsa Indonesia,” kata Cak Udin di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adab dan etika yang menjadi landasan kehidupan bangsa, terlebih dalam konteks hubungan antara media dan masyarakat pesantren.

“Trans7 menjadi bukti bahwa setiap tayangan media harus dilengkapi dengan adab dan etika. Keduanya bukan hanya berlaku bagi santri, tapi juga bagi jurnalis dan siapapun yang mengemban tanggung jawab di ruang publik,” tegas Cak Udin.

Ia menilai, apa yang dilakukan Trans7 bukan hanya menciderai Lirboyo sebagai salah satu pesantren besar di Indonesia, tetapi juga menyayat hati seluruh santri, masyayikh, dan umat Islam di Tanah Air, bahkan dunia.

Pesantren, kata Cak Udin, adalah institusi yang membentuk karakter, moral, dan kecerdasan bangsa. Maka setiap upaya memframing pesantren secara negatif sama saja dengan merusak nilai-nilai kebangsaan itu sendiri.

Lebih lanjut, Cak Udin menegaskan bahwa tuduhan adanya “perbudakan” atau “eksploitasi” di lingkungan pesantren adalah fitnah dan bentuk ketidaktahuan terhadap tradisi pendidikan Islam.

“Tidak ada yang namanya perbudakan di pondok pesantren. Tidak ada yang namanya eksploitasi di ponpes. Semua itu adalah bagian dari pendidikan akhlakul karimah yang menjunjung tinggi adab dan etika,” jelasnya.

Cak Udin menekankan, di pesantren, santri dilatih untuk menghormati guru, disiplin, dan berkhidmat sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. Semua itu tidak bisa disamakan dengan praktik perbudakan atau eksploitasi.

Cak Udin mengingatkan seluruh insan media untuk menjadikan kasus ini sebagai refleksi bersama. Kebebasan pers, kata dia, harus selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan kesadaran budaya.

“Pers boleh bebas, tapi tidak boleh liar. Kebebasan tanpa adab hanya akan melahirkan kekacauan. Karena itu, mari kita jaga kehormatan profesi jurnalis dengan menempatkan etika dan akal sehat di atas segala kepentingan sensasi,” pungkasnya.

Sementara itu Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ratna Juwita Sari mengecam keras tayangan Xpose Uncensored Trans7 yang melecehkan kiai dan pesantren Lirboyo, Kediri.

Menurutnya, tayangan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman media terhadap tradisi dan kultur pesantren yang sarat dengan nilai, adab, serta kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang pendidikan bangsa.

“Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi pusat pembentukan karakter dan moral bangsa. Apa yang ditampilkan dalam tayangan itu tidak hanya menyakitkan para santri, tapi juga menyinggung perasaan umat Islam yang menjunjung tinggi kehormatan para kiai,” tegas Ratna dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI itu menilai, media seharusnya menjadi mitra dalam membangun kesadaran publik, bukan justru menyebarkan stigma negatif terhadap lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren. Menurutnya, banyak jurnalis belum memahami bagaimana tradisi pesantren tumbuh dan bertransformasi seiring zaman.

“Media seharusnya memberi panggung kepada pesantren untuk memperkenalkan tradisi dan budaya mereka. Tidak semua hal yang ada di pesantren bisa dijelaskan dengan nalar biasa, apalagi oleh mereka yang bukan bagian dari komunitas santri,” ujarnya.

Ratna juga mengutip pandangan almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyebut pesantren sebagai subkultur — sebuah entitas sosial dengan sistem nilai, kebiasaan, dan cara hidup tersendiri yang berbeda dari masyarakat umum.

“Kata Gus Dur, pesantren punya ciri khas kepemimpinan kiai, kehidupan bersama, dan keseimbangan antara pendidikan agama dan umum. Inilah yang membentuk karakter keindonesiaan yang santun dan religius,” lanjutnya.

Dalam pandangannya, pesantren telah berperan besar dalam menjaga moral bangsa dan menanamkan nilai toleransi serta kebangsaan. Karena itu, framing negatif terhadap pesantren sama saja dengan mencederai salah satu akar kebudayaan Indonesia.

“Media harus belajar sebelum menilai. Pelajari dulu bagaimana budaya santri tumbuh, bagaimana kiai membimbing, bagaimana pesantren membentuk akhlak dan watak anak bangsa. Jangan menilai dengan kacamata yang sempit dan sensasional,” tegas Ratna.

Ratna mengajak insan pers untuk berkolaborasi dengan pesantren, membuka ruang dialog, dan menghadirkan konten edukatif yang menampilkan wajah pesantren yang sesungguhnya — penuh nilai kemanusiaan, cinta ilmu, dan kebangsaan.

“Daripada memframing negatif, akan jauh lebih baik jika media membantu memperluas wawasan publik tentang pesantren. Di sanalah kita belajar tentang ketulusan, kemandirian, dan cinta tanah air,” ujarnya.

Ratna berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam memproduksi tayangan publik, terlebih yang menyangkut institusi keagamaan dan tokoh-tokoh yang dihormati umat.

“Pesantren bukan sekadar tempat belajar agama, tapi benteng moral bangsa. Media harus menjadi jembatan pemahaman, bukan sumber kesalahpahaman,” tutup Ratna.

(yp)