: Mahasiswa Mendesak Kejaksaan Agung RI & KPK Tangkap Mafia Replanting Sawit di Mamuju Tengah

Lagi-lagi Penyerobotan hutan lindung terjadi di Sulawesi Barat (Sulbar) yang berkisar sekitar 2.500 hektar dari 6.000 hektar proyek replanting kelapa sawit. Kejaksaan tinggi Sulbar mengulur ulur waktu proses hukum yang saat ini berlangsung, maka terkesan ada dugaan permainan dengan mafia replanting sawit di kabupaten Mamuju tengah.

Bahwa program premajaan atau reflenting kelapa sawit di Mamuju Tengah yang mencapai ribuan hektar itu diduga terjadi masalah didalamnya yakni dugaan Praktek KKN dan perampasan hak masyarakat secara tidak wajar dan bertentangan dengan mekanisme UU dan bahkan pengelolaan program dan anggaran yang dilakukan ada dugaan indikasi kearah kerugian negara.

Selain itu juga, patut diduga perihal kuota replanting ditanam diatas lahan baru yang masuk kawasan hutan lindung semisal program replanting diwilayah kecamatan Karossa, Mamuju Tengah. Bahkan sebagian kelompok penerima program replanting adalah kelompok yang tidak memenuhi syarat menjadi kelompok penerima, karena kelompok tersebut tidak memiliki lahan sawit yang layak di remajakan atau replanting.
Lebih jauh dari itu juga, yang harus diketahui oleh seluruh elemen masyarakat, terutama oleh lembaga Kejaksaan RI yang kami hormati bahwa dana tunggu yang diserahkan kepada kelompok tani penerima program replanting, jumlahnya tidak sesuai dimana seharusnya setiap pemilik lahan dalam kelompok menerima Rp.30 juta perhektar, namun ditengarai petani menerima kurang dari Rp.30 juta.
Sehingga patut diduga, program replanting itu justru tidak berbasis pada ekologi lingkungan yang sehat dan menunjang, karena sejumlah hutan lindung dibeberapa titik, diterabas untuk memenuhi kuota yang turun, sehingga fakta dilapangan, bukan lagi replanting tapi sapras atau penanaman baru.

Karenanya dengan adanya penyerobotan dan praktek tidak wajar (MAFIA) serta adanya indikasi yang mengarah pada praktek KKN yang merugikan negara ini :
1.Mendesak aparat penegak hukum yakni Kejaksaan Agung RI agar dengan tegas menuntaskan permasahalan reflenting kelapa sawit di Mamuju Tengah yang dilakukan praktek Mafia Tanah diduga dilakukan oleh sejumlah Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar).
2.Mendesak KPK untuk segera memeriksa Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar) yang diduga melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam program replanting atau peremajaan kelapa sawit di Mamuju Tengah yang mengarah pada kerugian negara yang tidak sedikit jumlah keuangannya.
3.Mendesak pihak penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat beserta jajarannya, untuk segera melakukan langkah langkah hukum dengan memproses atas dugaan terjadinya Korupsi dan pengrusakan lingkungan dalam skala besar pada program PSR di Mamuju Tengah, dengan menangkap dan menghukum pelaksana Kepala Dinas Pertanian beserta kroninya dan para pihak yang terlibat dalam penyalagunaan replanting ini.
4.Mendesak KPK untuk turut mengawasi proses hukum yg saat ini berlangsung di kejaksaan tinggi Sulawesi barat.