Law Firm A Syarif Mendatangi Kantor Kementerian ATR/BPN Terkait Tanah Ulujami SHM No.25

LAW FIRM A.SYARIEF & PARTNERS mendatangi Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pusat untuk menanyakan permasalahan terkait persoalaan tanah yang terletak di Keluruhan Ulujami Jakarta Selatan dengan SHM No.25/Ulujami atas nama Siddik Makmum, pada Jum”at (27/8/21)

Pukul 10.00 Wib tiba di Kantor Kementerian ATR/BPN Pusat, Pengacara ABDULLAH SYARIEF, SH dan NOVIANUS MARTIN BAU, SH.MH, serta beberapa pengacara dan perwakilan dari keluarga Siddik Makmun, dan langsung menemui pejabat kantor dan memohon agar pihak Kementerian ATR/BPN mau mengeksekusi tanah kepada Siddik Makmun karena keputusan sudah inkrah (tetap) di Mahkamah Agung.

” Sampai saat ini Kami masih menunggu agar Kementerian ATR/BPN langsung bergerak, mengingat sejak tahun 2016 keputusan MA klien kami sudah inkrah. Di Pengadilah Negeri menang ,di PTUN menang dan MA pun menang,” Ujar Abdullah Syarif.

Kronologis dan bukti yang ada :

Dimana tanah H. Siddik Makmum tersebut merupakan konversi dari tanah milik No. Persil 20 D.I Kohir 911 atas nama Abdurahman, kemudian beralih ke Bank BNI berdasarkan AJB NO. 21, tanggal 11 Maret 1969 di hadapan PPAT Moc. Sobari, kemudian beralih kepada Siddik Makmun berdasarkan Akta Tukar menukar tanggal 1 Tahun 1968 No 1/Agr/1968/68. Dihadapan PPAT Soemadja, sebagaimana Surat BNI Nomor UMM/3/2449, tanggal 12 Desember 1981.

SHM 25/Ulujami atas nama Siddik Makmun ini dinyatakan hilang, akan tetapi pada tanggal Pada tanggal 4 September 2000 Hak Milik No.25/Ulujami diterbitkan Sertifikat Kedua Pengganti menjadi SHM No.1766/Ulujami atas nama H.Siddik.

Berdasarkan :
Pengumuman di Surat Kabar Yudha tanggal 01-02-1982 dan
Putusan PK Mahkamah Agung RI. No. 329/PK/Perdata/1987 tanggal 20 Juli 1983
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 02/Somasi/2000/PN. Jak-Sel, tanggal 10 Juli 2000
Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.W7.Dd.Ht.04.10.042261 Tanggal 29 Agustus 2000.

Bahwa dasar Penerbitan SHM 1766/ulujami adalah Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditanda-tangani oleh Sekretaris Kepala tanggal 29 Agustus 2000 No. W7-DH.HT.04.10.04.2261, agar melaksanakan Penetapan No.02/Som/2000/PN. Jaksel, tanggal 10 Juli 2000. Berdasarkan Surat dari Mahkamah Agung RI Tanggal 10-04-2001 No. WKMA/221/IV/2001 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dimana Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 02/Som/2000/PN. Jkt.Sel. Tanggal 10 Juli 2000 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

Bahwa berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24-04-2001 No. W7.Dd-Ht.04.01.01.1554, telah mencabut/membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2002 Nomor 02/Som/2000/PN. Jkt.Sel. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengirimkan Surat Resmi pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan jika telah menerbitkan sertifikat Pengganti No.25/Ulujami atas H.Siddik yang pemecahannya menjadi HM No.1766 An H.Siddik/Umar Muhammad agar dicabut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 April 2001 tentang Pembatalan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 10 Juli 2000 No. 02/Som/2000/PN. Jkt.Sel.

Bahwa kemudian SHM 1766/Ulujami tersebut dialihkan oleh Umar Muhammad kepada Hendra Wijaya, berdasarkan Akte Jual Beli Tanggal 31 Oktober 2000 No. 122/2000, yang dibuat dihadapan PPAT MISAHARDI Wilamarta, SH dan didaftar tanggal 08 November 2000, Jual Beli ini tidak Sah dan BATAL DEMI HUKUM. Karena didasarkan oleh SHM yang diterbitkan secara Melawan Hukum.

Bahwa sesuai dengan Gugatan PTUN Jakarta No. 51/G.TUN/2001/PTUN, tanggal 26 april 2001 PT Tripatria Cipta Sarana (penggugat) lawan Kepala kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dimana amarnya menyatakan batal Sertifikat Pengganti/SHM No. 25/Ulujami tangal 4 September 2000 yang pemecahannya menjadi SHM 1766 atas nama H. Umar Muhammad dan Memerintahkan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk mencabut Sertifikat Pengganti/SHM No. 25/Ulujami tangal 4 September 2000 yang pemecahannya menjadi SHM 1766 atas nama H. Umar Muhammad beserta turunanya.

Bahwa berdasarkan Putusan tersebut maka Sertifikat Pengganti/SHM No. 25/Ulujami tangal 4 September 2000 yang pemecahannya menjadi SHM 1766 atas nama H. Umar Muhammad sudah dinyatakankan batal dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh H. Umar Muhammad dengan Menggunakan SHM 1766 adalah cacat hukum termasuk Jual Beli kepada Saudara Hendra Wijaya, oleh karena kepemiilikan Hendra Wijaya atas SHM tersebut tidak sah.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengirimkan Surat Teguran kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan agar melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 06 Agustus 2001 No. 51/G.TUN/2001/PTUN.JKT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. :

Bahwa Pembatalan terhadap SHM 1766/Ulujami, telah diusulkan Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat usulan pembatalan 1.711.2/364/09/PT/2003 Tanggal 6 Maret 2003, didalam point 15 Surat usulan tersebut dijelaskan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan Setuju SHM 1766/Ulujami atas nama Hendra Wijaya untuk dibatalkan.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Surat Nomor W.10.U3/1727/HK.02/06/2021, telah memberikan penjelasan;

Pada saat ini setelah diperiksa dan diteliti pada buku register induk Perkara Pidana maupun Perdata serta SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak ada perkara lain yang melibatkan Ahli Waris Siddik Makmum maupun Tanah SHM 25/Ulujami Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan putusan putusan sebagaimana yang disebutkan diatas dapat disimpulkan oleh karena putusan putusan tersebut menolak gugatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo maka terhadap SHM No.25/Ulujami atas nama H. Siddik Makmum yang menjadi pokok perkara tetap menjadi Hak Milik H. Siddik Makmum dan atau /Ahli Waris H. Siddik Makmum

Bahwa sampai sampai saat ini walaupun telah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan SHM 1766 telah dinyatkan Batal dan dasar Penerbitannya telah dibatalkan oleh Pengadilan akan tetapi BPN Jakarta Selatan belum melakukan pencabutan atas SHM 1766 tersebut. Ini adalah sesuatu yang menjadi permasalahan besar bagaimana mungkin Pejabat Negara tidak tunduk dan patuh terhadap putusan perintah pengadilan, kami selaku kuasa hukum Ahli Waris Siddik Makmum telah mengirimkan surat kepada Menteri ATR/BPN melalui Surat Nomor : 120.1/Per-ASH/VIII/2021Jakarta, 18 Agustus 2021, perihal Pembatalan SHM 1766 dan Menerbitkan SHM pengganti oleh karenanya kami meminta kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI segera melakukan Tindakan untuk mencabut SHM 1766/Ulujami atas nama Hendra Wijaya dan segera Menerbitkan Sertifikat Pengganti atas SHM 25/Ulujami atas nama H. SIDIK MAKMUN.

” Tadi di lantai 3, Kami mendapat informasi bahwa surat resmi yang dilayangkan klien kami, yang dikirimkan tanggal 19 Agustus 2021 sudah dibagian Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kami masih disuruh menunggu,” Tambah Abdullah Syarief.

Tanah klien kami terletak di kelurahan Ulujami tepatnya dibelakang Mall ITC Cipulir, seluas 4.5 hektare, saat ini harga permeter persegi tanah 6 juta rupiah, total harga keseluruhan sekitar Rp. 350 milyard.
Saat ini lahan tanah dikuasai oleh PT Tripatria Cipta Sarana (penggugat), yang merupakan anak cabang Mayapada group.

” Dugaan kami ada oknum mafia tanah, sehingga proses perkara klien kami berproses panjang,” Terang Abdullah Syarief.

” Kami akan terus membela hak klien kami sampai kapanpun, Kami adalah korban Mafia tanah, dan Kami akan terus berjuang, dengan meminta audensi ke Presiden (#Pemberantasan Mafia Tanah) dan Komisi 2 DPR RI, ” Tegas Abdullah Syarief.

” Pejabat Kementerian ATR/BPN Jaksel harus segera mencabut SHM 1766/Ulujami atas nama Hendra Wijaya dan segera Menerbitkan Sertifikat Pengganti atas SHM 25/Ulujami atas nama H. SIDIK MAKMUN,” tutup Abdullah Syarief.