PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS ZONA BEBAS KKN KANTOR BPN JAKARTA UTARA

Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja, Kantor BPN Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar pencanangan zona integrita wilayah bebas korupsi yang dilaksanakan pada Rabu (26/6/2019) bertempat di halaman kantor BPN Jakut.

Dalam laporannya Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Jaya SH, ME dalam pencanangan zona integritas bebas korupsi, bersih melayani dalamera globalisasi menuntut pemerihtah melakukan pembaruan dalam aspek reformasi pelayanan yang cepat tepat efeltif dan efisien.

Pengalaman beberapa negara reformasi birokrasi merupakan langkah awal mencapai kemajuan sebuah negara. Reformasi birokrasi menargetkan 3 sasaran diantaranya :
1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi.
2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
3. Peningkatan pelayanan publik.
Sedangkan ada 6 area perubahan dalam pakta integritas :
1. Manajemen perubahan
2. Penataan tata laksana
3. Penataan sistem manajemen SDM
4. Penguatan pengawasan
5. Penguatan akuntabilitas kinerja
6. Penguatan Kualitas Layanan Publik.

Selanjutnya Walikota Jakarta Utara, Drs. H. Syamsuddin Lologau memberikan sambjtan masih dalam suasana Lebaran saya ucapkan mohon maaf lahir dan bathin, bahwa kegiatan ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua, dan di BPN Jakarta Utara bukan hanya sebagai bebas korupsi, kolusi dan juga sudah bebas merokok.

Kota Jakarta Utara sudah terbentuk satuan tugas Saber Pungli yang terdiri dari jajaran Polres Jakut, Pengadilan dan tim siber.

Sebagai ASN kita sudah mendapat gajih dan fasilitas yang memadai dari pemerintah, karenanya tidak ada alasan untuk melakukan tindakan korupsi.

Sambutan selanjutnya dari Irjen kementerian ATR/BPN, Sunraizal, SE, MM. hari ini kita akan melakukan pernyataan sikap zona integrasi yang ujungnya adalah bebas dari KKN.

Dalam pelaksanaan sesuai dengan temuan BPK masih banyak kendala dalam waktu pelaksanaan yang melebihi jangka eatimasi ketepatan waktu, ketepatan biaya, dan pelayanan.

Diusahakan ada tempat pengaduan, sehingga ada pengelolaan tempat pengaduan berkelanjutan karena Kakanwil atau kepala kantor tidak dinilai oleh internal.

Dengan zona integritas, kita tingkatkan kwalitas kerja tinggi, dibantu oleh teknologi terkinian yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah DKI. hal ini guna mengurangi sengketa lahan.

Deklarasi ini yang pertama di DKI dan akan di lakukan di wilayah lain. Mudah-mudahan ini tidak sekedar seremoni tapi betul-betul dilakukan.

Selanjutnya dilakukan pencanangan deklarasi dengan penandatanganan deklarasi oleh Kepala Kantor BPN Jakarta Utara Asnaedi diikuti oleh para saksi. (yamin/tim)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *