SP dan SBMI : Negara Harus Menjalankan Peradilan Pidana Yang Adil

Solidaritas Perempuan (SP) dan Serikat Buruh Migran Indonesia
(SBMI) menilai, dalam proses peradilan pidana, perempuan yang menjadi korban
perdagangan orang tidak mendapatkan keadilan yang utuh.
Salah satunya kasus yang ditangani bersama SP dan SBMI dan dialami perempuan buruh
migran asal Sukabumi, Jawa Barat bernama Martini. Awalnya, Martini melamar pekerjaan
sebagai pelayan restoran di Turki demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, agen
menjerumuskan dan menipu Martini dengan menempatkannya di Libya sebagai Pekerja
Rumah Tangga. Selama sekitar dua bulan bekerja, Martini tidak mendapatkan upah. Bahkan,
permintaannya untuk pulang justru disambut dengan pukulan.
Setelah melalui perjuangan panjang, Martini telah berhasil lepas dari jerat rantai perdagangan
orang. Kasus ini telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 19 Desember 2019.
Pelaku sudah menjalani hukuman penjara, tetapi tidak memenuhi kewajibannya membayar
restitusi sebagai sebuah hak dan perlindungan hukum bagi korban.
Berbagai upaya telah dilakukan SBMI dan SP bersama korban, termasuk melakukan audiensi
dengan Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur, Rabu
(23/6/2021). Dalam audiensi tersebut, pihak PN dan Kejari berdalih telah melaksanakan
tahapan-tahapan proses hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan TPPO.
PN dan Kejari juga menjelaskan bahwa kasus ini dianggap sudah selesai karena kewajiban
pelaku membayar restitusi kepada korban telah diganti dengan hukuman kurungan
sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO. Hal ini menyebabkan upaya advokasi
mendukung Martini sebagai korban TPPO untuk memperoleh keadilan utuh menemui jalan
buntu. Padahal, hak restitusi yang tidak dipenuhi hingga saat ini adalah jalan untuk Martini
bertahan hidup.
Ketua Umum SBMI, Hariyanto mengatakan “Lahirnya UU Nomor 21 tahun 2007 menjadi salah
satu harapan memberantas perdagangan orang sekaligus memberikan keadilan kepada
korban. Namun pada praktiknya, banyak korban berdasarkan analisa dan pendalaman yang
dilakukan SBMI merupakan korban perdagangan orang tetapi tidak mudah mendapatkan
Laporan Polisi (LP) dari pihak kepolisian. Begitu juga korban yang sudah mendapatkan LP,
juga tidak mudah melanjutkan proses hukum hingga persidangan di pengadilan. Ketika
berhasil ke persidangan di pengadilan, proses hukum yang berjalan pun tidak berhasil
memenuhi rasa keadilan bagi korban terkait pemenuhan hak restitusi-nya. SBMI telah berhasil
memenangkan sembilan kasus perdagangan orang yang telah diputus pengadilan, tetapi
tidak ada satu pun korban yang mendapatkan restitusi sebagaimana telah dituangkan dalam
amar putusan”
.
“Sebagai contoh, kasus yang dialami buruh migran Martini yang sampai hari ini tidak
mendapatkan hak restitusi. Ternyata, implementasi UU nomor 21 tahun 2007 belum bisa
memenuhi rasa kedilan bagi korban perdagangan orang. Salah satunya sebabnya adalah
aparat penegak hukum yang kurang maksimal melaksanakan kewenangan dalam hal
penelusuran dan penyitaan aset pelaku sebagai jaminan untuk membayar restitusi kepada
korban sebagaimana ketentuan Pasal 31 dan Pasal 51 UU PTPPO. Hal ini yang
menyebabkan keadilan bagi korban tidak bisa terpenuhi secara utuh. Sebenarnya, yang
diinginkan korban tidak hanya pelaku mendapat hukuman pidana penjara, namun akan
mendapat keadilan utuh apabila berhasil mendapatkan ganti rugi karena hak-haknya telah di rampas para pelaku.” ungkap Hariyanto.Berdasarkan catatan SP dan SBMI, banyaknya kasus perdagangan orang, khususnya yang
dialami perempuan buruh migran erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah soal
penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna
perseorangan di negara-negara Timur Tengah melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja
(Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015. Setidaknya 1003 perempuan buruh migran telah
menjadi korban perdagangan orang karena kebijakan ini.
Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Arieska Kurniawaty
mengatakan, kebijakan yang melarang pekerja domestik di 19 negara di Timur Tengah ini,
mengingkari Konvensi Migran 1990 dan rekomendasi umum CEDAW Nomor 26.
“Kepmenaker 260 dibuat tanpa memperhitungkan pengalaman dan situasi perempuan dalam
penyusunannya termasuk minimnya lapangan kerja di dalam negeri karena perampasan
ruang hidup. Alhasil, kebijakan ini tidak menyentuh akar permasalahan dan justru menambah
kerentanan perempuan buruh migran terhadap trafficking, maupun kekerasan lainnya,” kata
Arieska Kurniawaty.
Salah satu upaya yang dilakukan SP dan SBMI adalah menggalang petisi melalui situs
change.org yang mendapat dukungan lebih dari 800 orang. Untuk itu, hari ini, Kamis (24/6/2021) SP dan SBMI mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam rangka
menyerahkan petisi dukungan agar Martini mendapatkan hak restitusi. Petisi ini menunjukkan
bahwa masyarakat Indonesia masih mengharapkan keadilan bagi Martini. Petisi ini juga
merupakan pembelajaran akan pentingnya proses peradilan pidana yang secara substantif meemberikan keadilan utuh bagi korban.