Barat Desak Russia Tampung Imigran, Putin: Kami Tidak Ingin Ada Militan Afghanistan di Rusia Berdalih Pengungsi

 

MOSKOW, 22 Agustus (Reuters) – Presiden Vladimir Putin pada Minggu menolak gagasan mengirim pengungsi dari Afghanistan ke negara-negara dekat Rusia, dengan mengatakan dia tidak ingin “militan muncul di sini dengan kedok pengungsi”, kantor berita Rusia melaporkan.

Putin mengkritik gagasan beberapa negara Barat untuk merelokasi pengungsi dari Afghanistan ke negara-negara tetangga di Asia Tengah sementara visa mereka ke Amerika Serikat dan Eropa sedang diproses.

“Apakah itu berarti bahwa mereka dapat dikirim tanpa visa ke negara-negara itu, ke tetangga kita, sementara mereka sendiri (Barat) tidak ingin membawa mereka tanpa visa?” Kantor berita TASS mengutip pernyataan Putin kepada para pemimpin partai Rusia Bersatu yang berkuasa.

“Mengapa ada pendekatan yang memalukan untuk memecahkan masalah?” dia berkata.

Amerika Serikat mengadakan pembicaraan rahasia dengan sejumlah negara dalam upaya putus asa untuk mengamankan kesepakatan untuk sementara menampung warga Afghanistan yang berisiko yang bekerja untuk pemerintah AS, Reuters melaporkan pekan lalu. Baca selengkapnya

Putin mengatakan Rusia, yang mengizinkan perjalanan bebas visa bagi penduduk negara-negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah, menentang hal itu.

“Kami tidak ingin militan muncul di sini di bawah perlindungan pengungsi,” kata Putin mengutip TASS.

Sementara beberapa negara Barat bergegas untuk mengevakuasi orang-orang dari Afghanistan, Moskow memuji Taliban karena memulihkan ketertiban setelah pengambilalihan negara itu.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan para pemimpin Taliban telah menepati janji mereka sejauh ini.

“Kami melihat pernyataan yang dibuat Talib tentang penghentian aksi pertempuran, amnesti bagi semua yang terlibat dalam konfrontasi, tentang perlunya dialog nasional … mereka sedang dilaksanakan,” katanya seperti dikutip oleh RIA.

Lavrov mengatakan Taliban telah memulai kontak dengan mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai.

Sumber : reuters