KKP Perkuat Layanan dan Pengawasan di Wilayah Strategis

JAKARTA, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat layanan dan pengawasan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tak terkecuali di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Teguh Samudro mengungkapkan, Kabupaten Natuna merupakan kawasan perbatasan yang sangat strategis dan memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang harus dijaga kelestariannya.

“Apalagi Natuna berbatasan langsung dengan negara luar,” terang Teguh saat temu koordinasi dan komunikasi di Natuna, Senin (15/11/2021).

Teguh menambahkan, bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, Bea Cukai, Ditjen Perikanan Tangkap (PJ SKPT Natuna), Pos PSDKP Natuna, BKIPM memastikan akan terus memperkuat sinergitas dalam pengawasan. Dia berharap melalui sinergitas yang kuat, masyarakat semakin terlayani dengan baik dan menutup celah terjadinya penyelundupan dari Natuna.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerja sama serta membangun sinergitas dengan instansi terkait dalam pengawasan perbatasan khususnya dalam lalu lintas hasil perikanan di Kabupaten Natuna,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai wilayah Kepulauan Natuna berpotensi untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kelautan. Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, di wilayah itu juga sudah ada infrastruktur penunjang seperti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang berlokasi di Selat Lampa.

Menurutnya, potensi besar itu terletak pada subsektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang menunjang untuk dijadikan sebagai KEK.

“Saya sedang berpikir bahwa kawasan ini bisa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Kelautan. Saya kira ini penting karena saat ini orientasi (pengembangannya) ke laut,” ujar Menteri Trenggono.