Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional Sikapi Pinjaman Online Illegal

JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional) dan Indonesian Club sebagai Perwakilan Civil Society serta Sekretariat Kampanye Indonesia UN WCI (UN World Citizen Initiative Campaign Indonesia Secretariat) menyampaikan hasil penelitian dan investigasi tentang indikasi-dugaan rantai kejahatan Pinjaman Online Ilegal dari hulu hingga hilir dalam pengungkapan dugaan Aktor-Aktor Utama dan Ancaman Hukumannya ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Jl.Trunojaya,Jakarta Selatan,
Kamis (18/11/2021)

Bahwa Kejahatan Kemanusiaan dan kejahatan keuangan pelaku Fintech mengganggu stabilitas Nasional,
Pinjaman online atau pinjol yang sempat menjadi sorotan dan keresahan publik mulai disisir oleh penegak hukum. Pinjol yang pada awalnya menjadi salah satu harapan penggerak perekonomian masyarakat, ternyata berbalik memakan masyarakat dengan berbagai dalih dan kejahatannya. Sebagai bagian dari masyarakat, kita mengapresiasi Penegak Hukum yang telah bertindak tegas memberantas pinjol illegal. Namun persoalan pinjol bukanlah persoalan sekedar perekonomian semata. Keberadaaan pinjol utamanya pinjol illegal, menjadi beban tersendiri sebagai persoalan sosial masyarakat.
Kejahatan pinjol yang begitu masif telah merusak tatanan psikologis masyarakat. Telah terdapat begitu banyak korban berjatuhan, dampaknya adalah bertambahnya kemiskinan ekstrim, kasus perceraian yang tinggi, trauma dan gangguan psikologis yang berat hingga ektrimnya dengan melakukan bunuh diri dikarenakan beban teror dan beban pengembalian pinjaman. Dalam hal ini, kami mendefinisikan pinjol illegal telah berpotensi melakukan sebuah kejahatan extraordinary crime karena mencakup tiga kejahatan besar:

Kejahatan Kemanusiaan

Dekalarasi HAM PBB

Pasal 3, Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu)

Pasal 4, Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang

Pasal 5, Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya

UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

KUHP Pasal 335 tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Pasal 368 Tentang Pemerasan

Kejahatan keuangan

UU No 25 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara

​POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU no 7 Tahin 1992 Tentang Perbankan

Kejahatan terhadap keamanan bangsa dan negara

UU ITE No 19 Tahun 2016 Pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan 3

UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Negara, pasal 95A yakni Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (3)dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1a)

KUHP Pasal 112 Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara “Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan kepada negara asing,diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

UU RI No 3 Tahun 2002.

Dari potensi-potensi tersebut diatas, maka kejahatan pinjol merupakan kejahatan yang sistematis melalui kejahatan sistem keuangan yang dapat merusak stabilitas perekonomian, stabilitas sosial, dan stabiliatas kemanan negara. Kejahatan ini melibatkan pihak perbankan yang menjadi terminal fasilitator arus dana dari pihak debitur dan kreditur. Begitu terstruktur, sistematis dan masifnya kejahatan keuangan baik yang berlindung pada pelaku fintech legal apa lagi pelaku fintech illegal yang telah benar-benar melanggar hukum.

Oleh karena itu, kami dari UN World Citizens’ Initiative Campaign Indonesia, menekankan bahwa kejahatan keuangan harus segera diberantas hingga akar-akarnya karena hal ini menjadi salah satu konsen dan focus utama kami di UN dan di berbagai lembaga/organisasi keuangan global dan civil society untuk mewujudkan green monetary sebagai salah satu dasar pencapaian SDG’s 2030.

Hormat kami, 
UN World Citizens’ Initiative Campaign Indonesia: YUdi Syamhudi Suyuti,Hartsa Mashirul,Gigih Guntoro, Agus Fitirianto.

Diketahui, pinjaman online atau dikenal Pinjol awalnya menjadi salah satu harapan penggerak ekonomi masyarakat, kini malah berbalik memakan masyarakat dengan berbagai dalih dan kejahatannya.

Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI sampaikan kalau dirinya turut apresiasi aparat penegak hukum yang telah bertindak tegas berantas Pinjol Illegal, demikian katanya saat menjelaskan di hadapan wartawan di Lobby utama Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Jakarta, Kamis (18/11)

“Efek dari Pinjol yang begitu masif, telah merusak tatanan psikologis masyarakat,” Kata Koordinator Eksekutif JAKI, yang Ketua Presidium UNWCI Campaign Indonesia.

“Terdapat banyak korban berjatuhan, dampaknya bertambah kemiskinan ekstrim, kasus perceraian yang tinggi, trauma dan gangguan psikologis berat hingga ekstrimnya melakukan bunuh diri dikarenakan beban teror dan beban pengembalian pinjaman,” Kemuka Bung Yudi, sapaan akrab Koordinator JAKI itu menjelaskan.

Ungkap Ketua Presidium UNWCI Campaign Indonesia menyampaikan, Pinjol Illegal bahkan telah berpotensi melakukan sebuah kejahatan Extraordinary Crime, dikarenakan mencakup tiga (3) jenis kejahatan besar. Kejahatan Kemanusiaan, Kejahatan Keuangan, dan Kejahatan terhadap Keamanan Bangsa dan Negara.

Dari segi Kejahatan Kemanusiaan, Kata Yudi menjelaskan tertera di Deklarasi HAM PBB yaitu pasal 3 bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu. Pasal 4 yang berbunyi, bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambatkan, perbudakan, dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.

Bahkan, indikasi pelanggaran berdasarkan UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lalu UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga KUHP Pasal 335 tentang Perbuatan Tidak menyenangkan dan pasal 368 tentang Pemerasan.

Lantas, kata bung Yudi menerangkan juga Kejahatan dari segi Keuangan.”Bahwa diatur dalam UU nomor 25 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dan POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis tekhnologi informasi. Dan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.”

Sementara itu, Ungkap Ketua Presidium UNWCI Campaign Indonesia menyampaikan bahwa kuat juga pelanggaran atas UU ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan 3. Lalu, UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Negara, pasal 95A yakni setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam asal 79 ayat (3) dan data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1a).

Lanjut Bung Yudi menjelaskan juga Pelanggaran KUHP pasal 112 tentang Kejahatan terhadap keamanan negara. Bahwa ‘Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat surat, berita, atau keterangan keterangan yang diketahuinya, bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”Lalu, pelanggaran UU RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara,” cetusnya.

Perwakilan jadi, menjelaskan memang awalnya tadi, berkehendak mau jumpai
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika, lalu kemudian diwakili jumpa sama Kasubdit, Kombes Pol Ma’mun. Soalnya Bapak Direktorat sedang dinas ke Bandung bersama Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto.

“Kita menyampaikan sebuah investigasi dan rangkaian dari Pinjol Illegal, yang mengidentifikasikan bahwa adanya aktor tindak pidana tersebut. Kita minta diselidiki, dan dimintai keterangan juga bahwa kejahatan Pinjol tidak bisa dilihat dari satu atau dua aktor saja,” Ujar Yudi.

Ketua Umum JAKI mengemukakan bahwa ada pemodal, ada agen pemodal., Lalu ada terminal terminal transaksi disini atau bank bank juga. Dimana mereka merupakan rantai transaksi daripada pinjaman online tersebut, paparnya.

“Bahwa aliran uang, yang masuk pada sebuah bank. Untuk bisnis tertentu, mestinya dilaporkan ke BI. Dimana aliran untuk apa dan transaksi apa. Memang perusahaan tersebut legal, namun dalam transaksi nya bisa saja Illegal. Jikalau follow the money, bila di trace baik secara internasional. Ini bisa masuk kategori money laundry, pendaan untuk terorisme, pencucian uang, dst,” Jelasnya

Disamping itu, ungkapnya sudah menyurati UNODC, FATF untuk menindak ‘follow the money’ tadi. Soalnya, Indonesia sendiri merupakan salah satu anggota FATF.

“Bagaimana publik atau pasar mempercayai Indonesia. Namun ketika terjadi penyusupan kejahatan keuangan dari aliran keuangan secara internasional ini bisa menutup dan atau mengurangi trust ( kepercayaan) dari dunia internasional ?,” Ujarnya.

Maka itulah, menurutnya kejahatan Pinjol Illegal merupakan kejahatan sistematis melalui kejahatan sistem keuangan yang merusak stabilitas perekonomian, sosial dan keamanan negara. Begitu masif nya, terstruktur dan sistematis kejahatan keuangan yang berlindung pada pelaku fintech legal apalagi pelaku fintech Illegal yang telah benar benar melanggar hukum.

Oleh karena itulah,”Kita selaku pionner yang bagaimana dan mesti bisa menyelesaikan isssue2 seperti ini, dan dilihat di mata internasional. Kami meminta Polisi segara memberantas hingga ke akar akarnya. Karena ini merupakan salah satu konsen kami di UN dan berbagai lembaga / organisasi keuangan global dan civil society guna mewujudkan green monetary sebagai salah satu dasar pencapaian SDG’S 2030,” Tutup bung Yudi.