Aktivis FAMHI Sultra-jakarta Mendesak Kementerian Terkait Serta Aparat Penegak Hukum Untuk Turun Ke Sulawesi Tenggara

 

 

Akhir-akhir ini menjadi buah bibir oleh kebanyakan Aktivis dan Penggiat Sosial, hal itu akibat penyegelan Kantor ESDM Provinsi Sultra terkhusus Ruang Kerja Bidang Mineral dan batu bara (Kabid Minerba), Senin (14/06/21).

Kisaran kerugian Negara akibat tunggakan pajak yang dilakukan oleh PT. Tosida akibat tidak membayar Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama 10 tahun, sangat sungguh Fantastis yakni sekitar Rp. 151 – 190 milyar.                                        Anehnya meskipun Perusahaan tersebut tidak memiliki IPPKH dan Dokumen tidak lengkap tapi tetap eksis melakukan penambangan.

 

 

 

 

Dibalik eksisnya PT. Tosida melakukan penambangan ilegal meski tidak memiliki Dokumen lengkap disinilah Kami menduga bahwa ada Oknum Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, khususnya Kabid Minerba, yang bermain dan membekingi, Kami juga menduga ada keterlibatan Aparat Peneggak Hukum (APH) yang membekingi dan melindungi PT. Tosida tersebut.

Kami dari Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia Sultra-Jakarta meminta dan mendesak Kementerian Keuangan, Dirjend Pajak, Dirjend Minerba Kementerian ESDM, Kemetrian Kehutanan, serta Kementrian Lingkungan Hidup, untuk segera turun Ke Sulawesi Tenggara melakukan Investigasi dan auditor terhadap Dinas ESDM dan juga Penambang Ilegal serta terhadap Perusahaan Pemilik IUP yang Dokumennya tidak lengkap agar ditertibkan.

Mahasiswa dan Masyarakat Sultra perlu ketahui bahwa saat ini jumlah IUP yang sedang melakukan Penambangan di Sultra adalah Kurang/Lebih 200 an IUP, dan tidak semua Legal, banyak yang Ilegal Secara Administrasi, maupun secara Hukum.  Dan banyak perusahaan pertambangan yang tidak memiliki IUP, IPPKH, RKAB dan Persyaratan lainnya.

 

 

 

Kami dari FAMHI Sultra-Jakarta : meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk Serius dan tidak main-main apalagi tebang pilih dalam menegakkan Hukum dinegeri tercinta ini. Sesuai amanat Konstitusi dalam UUD pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

 

Jakarta, 16 Juni 2021,

Midul Makati (Ketua Umum FAMHI Sultra-Jakarta)