Pelaut Menuntut TKA Illegal Harus Dideportasi

” Dari data Kementerian Perhubungan ada 1.2 juta orang pelaut kita bekerja di kapal niaga atau kapal perikanan luar negeri”, kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Basilio Dias Araujo dalam Konferensi Pers Virtual terkait isu Perlindungan Pelaut, di Jakarta (17/2).

Indonesia merupakan Negara ketiga terbesar di dunia setelah China dan Filipina sebagai penyuplai pelaut di kapal asing yg bekerja di Kapal Niaga dan Perikanan.

“Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berikan perhatian khusus buat pekerja (pelaut) yang bekerja di kapal di luar negeri”, katanya mengakhiri.

Nyatanya, masih banyak ditemukan Pelaut Indonesia yg tidak di perhatikan Pemerintah, khususnya Menaker dan Menteri Perhubungan, ungkap Capt. Habel Tandiseru sebagai pihak Pelapor saat mendatangi Kemnaker untuk melaporkan kasus atas 2 orang TKA ” Illegal” Jabatan yg tidak tidak sesuai dgn notifikasi atas nama Mr. Khan Kamran Mahmood asal Pakistan dan Mr. Sawney Karanpreet Sigh warga Negara India yg bekerja di PT. Soechi Line Group telah melanggar UUK No. 13 Tahun 2003.

Pada pertemuan di Kemnaker Hari ini ,12 April 2021 yang disambut oleh 2 orang Perwakilan Kemnaker Direktur Pengawasan kerja dan jaminan sosial Tenaga kerja Bapak Firman Frinado ST.MM dan Bapak Rihat Purba SH.MM turut serta hadir seorang Ibu, istri korban, Almarhum Markus Partanda untuk melaporkan kembali kasus kematian suaminya di Kapal Mt.Prima Lautan ll sebagai Chief Enginering yang menurut keterangan Beliau, bahwa Almarhum meninggal karena sakit, akibat kelelahan kerja, overtimes serta kerja rodi. Diketahui bahwa yang bertanggung jawab atas meninggalnya Bapak Markus Partanda adalah kedua TKA Illegal tersebut diatas.

Capt. Habel Tandiseru juga membacakan Surat Tuntutan yang ditujukan secara langsung di depan Perwakilan Kemnaker dengan 6 point Kepada Direktur Pengawasan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bapak Bernawan Sinaga SH,M.Si.

Tentunya jika tuntutan ini dibiarkan dapat mengganggu kenyaman dan keamanan Pekerja Pelaut dan menjadi Contoh buruk bagi Pekerja Pelaut. Kasus ini juga telah dilaporkan kepada DPP Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) namun tidak mau menerima Laporan dan tidak bertanggung jawab yang mana kedua korban jelas anggota resmi KPI.

Capt. Habel Tandiseru juga meminta agar kasus ini segera diselesaikan dan ke-2 TKA tersebut dapat dideportasi dari NKRI.
Capt. Habel Tandiseru bersama istri korban Markus Partanda didampingi oleh dan atau mewakili Masyarakat Pelaut NKRI yaitu Teddy Syamsuri, Hasoloan Siregar, Ricardo Hutabarat dan Marianto beserta perwakilan dari Direktur Pengawas Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di kantor Kemnaker RI di Jl. Gatot Subroto Bapak Firman Frinado ST. MM dan Bpk. Rihat Purba SH, MM dan disepakati akan melakukan penyelidikan atas kasus tersebut dalam 1 minggu kedepan.

Menurut Perwakilan Masyarakat Pelaut NKRI Ricardo Hutabarat : Sangat disesalkan kasus ini berlarut-larut tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun oleh pihak yang punya kewenangan masing-masing.
Pelaut Indonesia banyak teraniaya di negara luar negri, masak Pelaut Indonesia juga harus teraniaya di negeri sendiri, sesal kepada media ini menutup percakapan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.