Transformasi Asia Tenggara 11 September 2021

Dinamika Asia tenggara sepekan terakhir ini diwarnai berbagai isu di antaranya mengenai penandatanganan nota kesepahaman keamanan dan teknologi cyber antara Indonesia dan Australia.

Selain itu, PM Malaysia Ismail Sabri akan mengunjungi Indonesia, kabinet Malaysia menyepakati transformasi Parlemen, Singapura menghawatirkan peningkatan terorisme di Asia dengan naiknya Taliban dan Duterte akan mencalonkan diri menjadi wapres Filipina pada pemilu mendatang.

Indonesia-Australia Teken MoU Keamanan dan Teknologi Cyber

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan mitra-mitra mereka dari Australia, Marise Payne dan Peter Dutton MP di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis, 9 September 2021.

Selama pembicaraan bersama, kedua pihak menyepakati tiga dokumen kerja sama untuk pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia di kawasan.

“Saya juga yakin bahwa MoU tentang Kerjasama Trilateral dengan negara-negara Pasifik yang saya dan Menteri Luar Negeri Payne tandatangani hari ini memberikan platform untuk kontribusi bersama yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi dan manusia di kawasan,” kata Retno Marsudi.

Tiga MoU lainnya juga ditandatangani bersama selama kunjungan Menlu Australia Marise Payne dan Menhan Peter Dutton ke Indonesia. Pertama, MoU terkait Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Kekerasan.

Kedua, MoU Kerjasama Cyber dan Emerging Cyber Technology, dan ketiga, Pengaturan Kerjasama Pertahanan yang ditandatangani oleh Menhan RI dan Australia.

Menlu Retno juga menyampaikan apresiasi Indonesia kepada Australia atas dukungan yang berkelanjutan selama pandemi Covid-19. Dia merasa senang melihat kemitraan kedua negara bekerja dengan baik, bahkan selama masa-masa sulit ini.

“Australia dan Indonesia adalah mitra strategis yang komprehensif. Kami senang melihat kemitraan ini tumbuh dari kekuatan ke kekuatan,” ujar Retno.

Isu Afghanistan hingga Myanmar turut dibahas dalam pertemuan 2+2 Menlu dan Menhan RI-Australia. Kedua negara berkomitmen untuk menjadi bagian dari upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Indonesia juga mengapresiasi dukungan Australia untuk 2nd Pacific Exposition yang akan diselenggarakan secara virtual oleh Indonesia pada bulan Oktober.

Pertemuan tersebut akan memberikan kesempatan bagi Negara-negara Pasifik untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan people to people.

PM Malaysia Ismail Sabri akan Kunjungi Indonesia

Ismail Sabri Yaakob akan melakukan kunjungan pertama ke luar negeri sejak dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia dan negara pertama yang dikunjunginya adalah Indonesia, kata Duta Besar RI di Kuala Lumpur Hermono.

“Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyampaikan rencana kunjungan perdana menteri ke Indonesia. Hanya waktunya yang sedang dicari karena parlemen akan sidang lagi 13 September,” ujar Hermono pada acara donor darah untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-74 di KBRI Kuala Lumpur, Rabu (8/9/2021).

Sebelumnya, Hermono mengunjungi Menlu Saifuddin di Wisma Putra pada Selasa.

Hermono mengatakan PM Ismail Sabri ingin menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjunginya.

“Ini juga menunjukkan betapa pentingnya hubungan Malaysia dan Indonesia karena selalu Indonesia adalah negara pertama yang dikunjungi oleh Perdana Menteri Malaysia,” katanya.

Saat bertemu dengan Menlu Malaysia, kata Hermono, dia menyampaikan komitmen kedua negara untuk terus bekerja sama tidak hanya dalam masalah bilateral tetapi juga masalah-masalah di kawasan seperti konflik di Myanmar, Afghanistan dan Palestina.

“Indonesia dan Malaysia selama ini menjadi jangkar dalam penyelesaian masalah-masalah di kawasan,” kata Hermono.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI yang ingin bekerjasama dengan Malaysia dalam menyelesaikan masalah-masalah kawasan, kata dia.

“Karena Indonesia dan Malaysia selalu berbicara untuk masalah keamanan kawasan maupun internasional,” ucap Hermono.

Kabinet Malaysia Sepakati Transformasi Parlemen

Rapat Kabinet Malaysia di Putrajaya sepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan transformasi parlemen dan tata pemerintahan untuk memulihkan stabilitas politik dalam rangka mengatasi wabah COVID-19 serta menghidupkan kembali perekonomian.

“Kedua hal tersebut sejalan dengan nasehat Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah akan pentingnya pemerintahan yang stabil dan berfungsi normal dalam situasi krisis yang dihadapi negara,” ujar pernyataan Kantor Perdana Menteri pada Jumat (10/9/2021).

Pemerintah berpandangan bahwa fokus dan prioritas yang harus diberikan semua pihak saat ini adalah pada stabilitas politik dan administrasi negara dalam perang melawan COVID-19 serta pemulihan ekonomi.

“Tawaran tersebut juga bertujuan untuk menciptakan lanskap politik baru dengan melaksanakan transformasi dan reformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan khususnya penguatan peran lembaga parlemen,” katanya.

Pada saat yang sama, pemerintah berkomitmen untuk memperkenalkan lebih banyak transformasi dari waktu ke waktu.

“Tawaran transformasi parlemen dan administrasi pemerintahan meliputi RUU Anti-Lompat Partai yang akan diajukan di parlemen, pelaksanaan Pemilu untuk usia 18 tahun dalam waktu dekat,” menurut pernyataan tersebut.

Amandemen Konstitusi Federal untuk membatasi masa jabatan perdana menteri hingga 10 tahun, keseimbangan keanggotaan Komite Pemilihan Parlemen melibatkan anggota parlemen pemerintah dan anggota parlemen oposisi.

Kemudian setiap RUU termasuk RUU Budget yang diajukan di parlemen harus dirundingkan dan disepakati bersama.

Taliban Berkuasa, Singapura Khawatirkan Peningkatan Terorisme di Asia

Menteri Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam, menyatakan bahwa negaranya khawatir kekuasaan rezim Taliban di Afghanistan berpotensi membangkitkan aksi teror di kawasan Asia.

Channel NewsAsia melaporkan, Shanmugam mendasarkan kekhawatiran ini pada rekam jejak Taliban yang dilaporkan kerap melindungi teroris selama ini.

“Jika Anda bertanya apa yang dibutuhkan calon teroris atau apa yang membantu calon teroris keluar dan melakukan hal-hal buruk: tempat berlindung yang aman, tempat di mana mereka dapat berlatih, tempat di mana pikiran mereka dapat dikeraskan dan bahkan lebih radikal,” tutur Shanmugam.

Duterte akan Calonkan Diri Jadi Wapres Pemilu Mendatang

Presiden Filipina Rodrigo Duterte menerima usulan partainya untuk maju sebagai wakil presiden dalam pemilu tahun depan. Ia mengklaim keputusannya dibuat atas dasar kecintaan pada negara itu.

“(Pencalonan) Ini benar-benar karena saya ingin melihat kesinambungan upaya saya meskipun mungkin bukan saya yang memberi arahan, saya mungkin bisa membantu,” kata Duterte dilansir Reuters.

Dalam konstitusi Filipina, masa jabatan presiden hanya enam tahun dan tak boleh dipilih kembali untuk periode kedua.

Duterte sendiri masih memiliki citra yang kuat di Filipina. Walaupun infeksi Covid-19 di negara itu tinggi dan lambatnya vaksinasi, Duterte tetap populer.

Dalam konstitusi Filipina, wakil presiden dipilih secara terpisah dari presiden. Partai Duterte juga diperkirakan akan mengumumkan calon presiden mereka pada Rabu (8/9) malam.

 

Sumber : parstoday.com