FGD Gelar Acara Merajut Kebihinnekaan Menuju Indonesia Maju

FGD Divisi Humas Polri melaksanakan acara Merajut Kebhinnekaan Menuju Indonesia Maju di Ballroom Grand Kemang Hotel, Jakarta Selatan pada Rabu (11/9).

Acara dibuka oleh
Irjen. Pol. Muhammad Iqbal, S.I.K., M.H
Kepala Divisi Humas Polri

Hadir sebagai Nara sumber dalam acara FGD ini yaitu :
Irjen Merdisyam
Direktur Sosial Budaya Mabes POLRI

Lenis Kogoya 
Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua.

Edwin Tambunan
Pakar resolusi konflik

Edo Kondologit
Penyanyi Dan Musisi Indonesia.

Penduduk Indonesia yang terdiri dari 265 juta yang mendiami 17.000 pulau, dengan berbagai etnis,suku,budaya dan agama.
Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural , yakni masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya beragam .

Bila di kelola secara benar, kemajemukan dan multikulturalitas menghasilkan energi hebat. Sebaliknya , bila tidak dikelola se cara benar , kemajemukan dan multikulturalitas bisa menimbulkan bencana dasyat.

Selain meningkatkan mutu bangsa agar dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain, pendidikan juga berperan memberi perekat antara antara berbagai perbedaan diantara komunitas kultural atau kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda – beda agar lebih meningkat komitmen nya dalam berbangsa dan bernegara.

Negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang di sebut oleh Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang Undang Dasar 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik . Bentuk tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat lagi di lakukan perubahan seperti tercantum pada Bab XVI Perubahan Undang Undang Dasar Pasal 37 ayat ( 5 )amandemen keempat.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) berdasarkan amandemen keempat Bab IXA Pasal 25 dinyatakan sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas – batas dan hak – haknya di tetapkan dengan undang – undang.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) merupakan negara kesatuan berbentuk Republik dengan sistem desentralusasi dengan pemerintah daerah menjalankan otonomi srluas – luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang undang di tentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Indonesia baru saja menyelesaikan Pilpres dan pemilihan anggota legialatif periode 2019-2024.
Masalah perbedaan dalam pilihan Presiden sudah selesai, oleh karena itu saat ini kita pentingnya Menjaga NKRI
Perjalanan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dilalui dengan berbagai perjuangan, Perjuangan dilakukan dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah air oleh para pahlawan. Persatuan dan Kesatuan merupakan modal utama untuk mencapai kemerdekaan tersebut.

Sikap yang harus dilakukan untuk melindungi keutuhan NKRI antara lain :
– Menjaga kebanggan kita sebagai bangsa Indonesia.
– Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
– Memanfaatkan kekayaan budaya untuk kepentingan raykat Indonesia.
– Menjaga Indinesia untuk warisan anak cucu
– Menjaga Indonesia untuk menghargai jasa para pahlawan.
– Saling menghormati perbedaan
– Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan.
– Mentaati peraturan.

Indikator Cinta Tanah Air
Menjaga tanah dan perkarang serta seluruh ruang wilayah indonesia.
Jiwa dan raga nya bangga sebagai bangsa indonesi.
Menjaga nama baik Bangsa dan negara.
Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya.
Memberikan kontrubusi pada kemajuan bangsa dan negara
Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia.

Indikator Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Berpartisipasi aktif dalan organisasi kemasyrakatan,profesi, maupun politik.
Menjalankan Hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan UU yang berlaku .
Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Ikut serta dalam pemilihan umum.
Berpartisapasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
Pancasila adalah ideologi dasar bagi NKRI mempunyai rumusan Dan pedoman kehidupan Dan berbangsa Dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus sebagai dasar Dan falsafah negara Dan ideologi negara.
Ini tercantum dalam paragraf ke-4 Pembukaan UUD 1945 Dan dalam pasal 1 Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 Dan Pancasila sebagai dasar negara (TAP MPR 1998).

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *