Warga Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Aksi Damai Di Kantor Kementerian ESDM Dirjen Minerba Jakarta

Sekumpulan orang yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Nusa Utara Tolak PT. TMS  mendatangi kantor ESDM Dirjen Minerba RI yang berlokasi di Jl.Soepomo Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/11/2021).

Kedatangan mereka untuk meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian ESDM (Energi Sumber dan Daya Mineral) Dirjen Minerba RI untuk mencabut IUP  PT. TMS (Tambang Mas Sangihe) yang berlokasi di Pulau Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam aksinya Mereka tidak hanya melakukan tuntutan tetapi Mereka juga mempertunjukkan tarian kesenian khas dari Sangihe, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Juli Takaliyang selaku inisiator aksi damai ini mengatakan, ” Kami datang untuk meminta kepada Menteri ESDM untuk mencabut izin yang telah dikeluarkan untuk PT. TMS, karena keadaan lingkungan di sekitar sana menjadi tercemar dan masyarakat tiap hari terganggu oleh getaran yang diakibatkan oleh galian tambang emas asal Kanada tersebut.”

” Keberadaan PT. TMS telah mengeruk emas di Sangihe, menghabiskan harta kekayaan masyarakat Sangihe, bukan untuk masyarakat sangihe, tapi untuk orang-orang Jakarta. Oleh sebab itulah, Masyarakat Sangihe hadir di tempat ini untuk meminta pencabutan izin tambang (IUP) PT. Sangihe, biarkan Masyarakat Sangihe yang menikmati kekayaannya sendiri,” Jelas Juli Takaliang.

Dalam Aksi Damai Tolak PT. TMS, Aliansi Rakyat Nusa Utara menyampaikan tuntutannya sebagai berikut :

1. Kepulauan Sangihe merupakan anugrah Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat Sangihe pada khususnya dan kepada Bangsa Indonesia pada umumnya;
2. Kesetiaan Sangihe kepada NKRI telah dibuktikan oleh perjuangan masyarakat melawan penjajahan, dan dengan setia menjadi penjaga kedaulatan NKRI dengan posisi sebagai wilayah perbatasan langsung dengan negara Filipina
3. Anugrah Tuhan yang sangat indah dan kesetiaan masyarakat Sangihe telah dinodai oleh Surat Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 kepada PT. Tambang Mas Sangihe (TMS). Luas izin 42.000 Hektar atau lebih dari setengah Pulau Sangihe ! Artinya, Pulau Sangihe akan dibongkar secara terbuka dan massif selama 33 tahun (2021-2054). Dimana ada 80 Desa dari 7 Kecamatan di Kabupaten Sangihe.
4. Pulau Sangihe adalah pulau kecil dengan luas 736,98 km², sesuai dengan UU No 1 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tegas mengatur bahwa pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan dilarang oleh Pasal 35 huruf k UU No. 1 Tahun 2014 untuk ditambang !! Dan oleh Pasal 26 A UU No. 1 Tahun 2014, tanpa Izin Pemanfaatan Pulau dari Menteri Kelautan dan Perikanan, PT TMS tidak boleh beroperasi di Pulau Sangihe. Dan PT TMS tidak memiliki Izin Pemanfaatan Pulau dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
5. Pulau Sangihe adalah wilayah perbatasan, sesuai dengan amanat UU.No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dalam pembangunannya perlu memperhatikan kelestarianh lingkungan hidup.

6. Karena itu kami, Aliansi Rakyat Nusa Utara Tolak PT.TMS menuntut sebagai berikut:

a. Menolak kehadiran PT. Tambang Mas Sangihe mengeksploitasi pulau Sangihe dan Usir PT TMS dari Pulau Sangihe
b. Meminta dengan hormat kepada Bapak Menteri Energi Sumber Daya Mineral untuk segera mencabut Surat Keputusan yang telah diterbitkan Dirjen Minerba ESDM Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 kepada PT. Tambang Mas Sangihe (TMS), karena telah melanggar UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU 43 Tahun 2008.
c. Meminta dengan hormat kepada Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menegur Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolres Sangihe yang telah menugaskan aparat kepolisian mengawal
beroperasinya PT TMS;

d. Meminta dengan hormat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk :
1. Memberikan teguran kepada Gubernur Sulawesi Utara dan dan Bupati Kabupaten Sangihe karena tidak melaksanakan sumpah kepala daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014;
2. Memberikan teguran kepada Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati Kepulaun Sangihe yang telah mengabaikan tugas menjaga wilayah perbatasan NKRI Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan amanat UU 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
3. Memberikan teguran kepada Bupati Kepulauan Sangihe karena tidak memberikan layanan dasar penyediaan air bersih kepada masyarakat Kampung Bowone yang pada saat ini kekurangan air
karena dampak operasi tambang PT TMS.

e. Meminta dengan hormat kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk membatalkan Amdal yang telah diterbitkan Provinsi Sulawesi Utara karena dalam proses
penyusunannya telah melanggar peraturan perundang-undangan;

f. Meminta dengan hormat kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan surat ijin lokasisebagai dasar pengelolaan pulau kecil karena sudah sangat jelas bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

g. Meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memberikan teguran kepada Menteri ESDM dan Pejabat Eselon 1 Dirjen Minerba yang telah mempermalukan ketulusan Bapak Presiden yang selama ini sangat
memperhatikan masyarakat pulau kecil dan perbatasan NKRI Kabupaten Kepulauan Sangihe;

h. Meminta Negara untuk menjamin hak hidup masyarakat di Kepulauan Sangihe, memproses secara hukum proses pengajuan IUP PT TMS karena melanggar ketentuan perundang-undangan dan menjamin masyarakat Sangihe mendapatkan ruang hidup yang layak dan sehat, dan tidak diganggu oleh intervensi yang merampas hak-hak hidup rakyat.

i. Sebelum IUP PT TMS dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama masyarakat Sangihe di Seluruh Indonesia dan Internasional berjanji akan terus memperjuangkan hak kami masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

” Jika tuntutan kami tidak digubris,Kami akan bawa warga masyarakat Sangihe lebih banyak lagi pada tanggal 30 November 2021 untuk aksi lagi,” Tutup Juli Takaliyang.