LSM KCBI Masalahkan MoU Kejari Muba – Pemkab Muba Ke Kejagung

 

 

Musi Banyuasin, Merasa janggal terhadap kesepakatan (MoU) antara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Muba) dengan Pemerintah Kabupaten Muba, yang disebut sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sumatera Selatan.

Pimpinan Pusat (PP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) di Jakarta akan mempermasalahkan dan menyurati Dr. H. ST. Burhanuddin selaku Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan.

Ketua Umum LSM KCBI, Joel B. Simbolon menjelaskan bahwa untuk diketahui, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sumatera Selatan adanya kerugian uang negara di wilayah itu ditindaklanjut oleh Kejari dengan membuat MoU dengan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Bukannya menemukan motif pidana korupsi dan menetapkan tersangka atas terungkapnya kerugian negara, malah membuat kesepakatan. Ini maksudnya apa?, ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/8/2021).

MoU oleh Kejari Muba dengan Pemkab Muba itu diakui kejari dibuat melalui Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) No. 600/578/MoU/DPU-PR/2020 dan No. 347.b/I.6.16/B/05/2020 tanggal 20 Mei 2020.

Joel B. Simbolon menjelaskan, MoU tersebut menabrak UU tentang Tipikor dan UU tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Bahwa, mengembalikan kerugian Negara batas waktu 60 hari kerja, tidak ada perpanjangan waktu, tegasnya.

Sehingga pihaknya merasa perlu untuk menyurati dan memberitahu Jaksa Agung tentang prilaku bawahannya di Kabupaten Muba tersebut. Agar tidak terjadi perbuatan penyalahgunaan wewenang Kepala Kejaksaan Negeri Muba dalam melakukan tugasnya yang akan memberi kesempatan kepada oknum-oknum yang sudah merugikan negara untuk bersih-bersih, tutupnya. ( Liber )