Presiden Joko Widodo Membuka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6

 

Pernyataan Pers Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTNHAN).

Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-6, di Istana Negara Jakarta. KNHTN diselenggarakan oleh APHTN=HAN, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Acara Pembukaan diawali dengan Laporan dari Ketua Panitia, Bivitri Susanti dari STH Indonesia Jentera. Dikatakannya, tema KNHTN kali ini, yaitu: ”Membentuk Kabinet Presidensial yang Efektif,” dipilih karena sangat relevan dengan situasi kenegaraan pada saat ini. Kurang dari dua bulan lagi, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilantik dan susunan kabinet akan diumumkan. Kabinet bukan hanya soal siapa yang akan menduduki jabatan menteri. Yang Iebih penting adalah Apa dan Bagaimana desain kabinet yang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, dapat bekerja secara efektif untuk kepentingan warga negara.

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD menyampaikan sambutannya dengan menguraikan contoh-contoh kasus kedekatan Hukum Tata Negara (HTN) dan Ilmu Politik; ”HTN itu ibarat rel dan politik itu keretanya,” ujarnya mengandaikan. Dengan ungkapan itu, ia menguraikan pentingnya aturan main dalam politik yang merupakan pokok kajian dalam HTN.

Menanggapi Pidato tersebut, dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasihnya karena KNHTN membantunya di saat yang tepat. la menekankan bahwa penentuan kabinet merupakan hak prerogatifnya, yang sebenarnya tidak bisa dicampuri. Presiden juga menitipkan agar para ahli memikirkan agar HTN bisa responsif dan fleksibel terhadap perubahan. Selain itu, ia mendorong adanya pemikiran mengenai hubungan antarlembaga pemerintahan yang Iebih harmonis, baik secara vertikal maupun horisontal.

Pembukaan dilakukan dengan dimainkannya Tifa Papua oleh Presiden, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, Ketua APHTN-HAN, dan Ketua Panitia. lni melambangkan perhatian seluruh peserta KNHTN pada persoalan yang saat ini dihadapi Papua.

Rangkaian acara KNHTN Ke=6 akan dilanjutkan malam ini dengan seminar mengenai Kabinet Presidensial Efektif dengan ceramah kunci dari Menteri Hukum dan HAM, dan para pembicara: Prof. Saldi lsra (Hakim Mahkamah Konstitusi RI), Prof. Susi Dwi Harijanti (Universitas Padjadjaran), Djayadi Hanan (Universitas Paramadina), dan Bivitri Susanti (STH Indonesia Jentera). Selanjutnya, 95 makalah terpilih dan 8 narasumber akan mempresentasikan pemikiran mereka dalam 4 panel besok, 3 September 2019.

Rangkaian konferensi diselenggarakan di Hotel 15 Luwansa, JI. H. R. Rasuna Said No.Kav. C-22. Jakarta Selatan 12940. Rekomendasi akan dibacakan pada 4 September 2019.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *