Joe Biden : Militer Myanmar Lancarkan ‘Serangan Langsung Terhadap Demokrasi’

Presiden Joe Biden memperingatkan Amerika Serikat akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar karena menghentikan transisi demokrasi dan melancarkan kudeta.

Dalam sebuah pernyataan, Presiden Biden menggambarkan penahanan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan pejabat-pejabat sipil lain sebagai “serangan langsung terhadap demokrasi dan supremasi hukum”.

“Di alam demokrasi, militer tidak boleh menafikan keinginan rakyat atau mencoba untuk menghapus hasil pemilihan yang jujur dan adil,” kata Biden.

Ia menyerukan masyarakat internasional untuk bersatu menekan militer Myanmar, agar sesegera mungkin menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil dan mencabut semua pembatasan.

Pernyataan ini dikeluarkan setelah militer Myanmar memecat 24 menteri dan mengangkat 11 menteri baru di bawah pemerintahan baru, menyusul pengambilalihan kekuasaan dan pemberlakuan kondisi darurat hari Senin (01/02)

Pemimpin politik Aung San Suu Kyi yang ditahan menyerukan kepada para pendukungnya untuk menolak kudeta.

Pengumuman ini dilakukan melalui televisi militer Myawadday dan pengangkatan menteri baru termasuk menteri keuangan, kesehatan, informasi, luar negeri, pertahanan dan dalam negeri.

Tentara berjaga-jaga di jalan-jalan di ibu kota Naypyidaw, serta kota terbesar, Yangon. Jam malam telah diberlakukan.

Rekaman video yang disiarkan televisi militer mengumumkan bahwa keadaan darurat akan berlaku selama satu tahun.

Semua kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menurut pernyataan TV militer.

Kudeta dilakukan menyusul kemenangan mutlak partai Suu Kyi dalam pemilu November lalu, yang disebut militer marak dengan kecurangan.

Suu Kyi mendesak para pendukungnya untuk “tidak menerima ini” dan “protes menentang kudeta”.

Dalam suarat yang ditulis sebelum dia ditangkap, Suu Kyi mengatakan langkah militer kembali membuat negara kembali ke kediktatoran.

Sementara militer, dalam pernyataan terbarunya, menyatakan mereka akan mereformasi Komisi Pemilihan Umum dan memeriksa daftar pemilih.

Seperti dikutip dari laman resmi militer, mereka mengeklaim akan menggelar pemilu dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang.

Militer Myanmar mengatakan penahanan terhadap sejumlah pemimpin politik Myanmar dilakukan untuk “merespons kecurangan pemilu”.

Myanmar dikuasai oleh militer sampai 2011, ketika reformasi demokrasi yang dipimpin Suu Kyi mengakhiri kekuasaan tentara.

Suu Kyi menghabiskan hampir 15 tahun dalam penahanan antara 1989 sampai 2010. Ia dianggap sebagai pilar demokrasi dan menerima hadiah Nobel Perdamaian pada 1991.

Namun citranya ambruk karena dianggap tidak berbuat banyak dalam isu penanganan pengungsi Muslim Rohingya

(sumber: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55882233)

Leave a Reply

Your email address will not be published.