Silaturahmi Dan Ramah Tamah : Rakyat Berdaulat Menolak Presidental Threshold

Jakarta, Menjelang akhir tahun 2021 ini Aliansi Kekuatan Rakyat Berdaulat (AKRAB) mengadakan Silaturahmi dan Ramah Tamah dengan tema “Rakyat Berdaulat Menolak Presidental Threshold” di Ramah Makan Bahari, Warung Buncit Jakarta, Selasa (1/12/21).

Acara AKRAB dalam nuansa Demokrasi ini di masa Pandemi ini dihadiri secara online Zoom dan offline 50% yang berjalan sesuai dengan protokol 5 M, dengan menghadirkan Narasumber terkemuka seperti Amien Rais, Syilviana Murni, Fuad Bawazir, Tamsil Linrung, Eggi Sudjana, Daud Poliraja, Habib Umar Al Hamid, Rizal Ramli, Aminudin, Hendrajit,dan Abah Roudh Bahar.

Adanya President Threshold ini menurut para Tokoh dari AKRAB bisa diartikan mengebiri Demokrasi Pemilu dalam pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2024, begitu juga yang disampaikan oleh para Tokoh terkemuka tersebut bahwa Hak dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden itu bukan hanya milik Partai Politik saja tapi milik Non Politik karena mereka jugalah termasuk pemegan saham republik. Diharapkan juga adanya harapan Presiden Threshold 0% atau Mahkamah Konstitusi juga ikut menolak Presiden Threshold sebelum memasuki Pemilu 2024 karna tidak sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017.

Tentang terkait UU Nomor 7 tahun 2017 dapat kita bisa baca UUD NKRI 1945, hasil Amandemen, didalam pasal 6 A ayat 3 dan 4 yang disebutkan perlu ada Ambang Batas Keterpilihan sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar. Sebaliknya, tentang Ambang Batas Pencalonan tidak ada sama sekali dan justru disebutkan pasal 6A ayat 2 yang tertulis ; “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presidrn diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilu”.

Adapun yang pernah disampaikan oleh Ketua DPD Lanyalla Mahmud Matalitti bahwa ; faktanya, Presidential Thershold mengerdilkan potensi bangsa, karena sejatinya negeri ini tidak pernah kekurangan calon pemimpin tetapi kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemipin terbaiknya dan semakin sedikit kandidat yang bertarung akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik.

” ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi. Baik secara frontal oleh pressure group, maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara.  Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran forum pertemuan dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi” ujar Lanyalla Mahmud Mattaliti.

Hal lain di katakan DR. Rizal Ramli ” Waktunya telah tiba menghapuskan Presidential Threhold adalah basis demokrasi kriminal ,saya ingin mengambil inisiatif untuk memperjuangkan presidential Treshold , Masa kita begini terus tidak ada perkembangan , kita tidak mau semakin anjlok saja di negeri ini, Tentunya saya ingin ucapkan terima kasih  kepada teman- teman yang mendukung untuk menghapuskan Presidential Threshold di negeri ini , dan Marilah kita satukan tekab dan bersatu menghapuskan presidentia Thresholb dalam pemilu