Detail Berita

Eksekusi Bangunan Di Depok Di Anggap Tidak Wajar Karena Proses Gugatan

Kategori > NASIONAL

Fajar Metro - Dengan pengawalan lumayan ketat dari aparat gabungan TNI/Polri, Pengadilan Negeri Depok melakukan eksekusi pengosongan pada sebuah bangunan yang berlokasi di Jalan Nusantara Raya Nomor 43-7 RT.01/RW.01 (No.180) Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor (sekarang Masuk wilayah Kota Depok) Provinsi Jawa Barat pada, Rabu (5/12) pagi.

Pelaksanaan eksekusi berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 12/Pen.Pdt/Eks.Peng/2018/PN.Dpk ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2018, melalui kutipan risalah lelang bernomor : 273/32/2018 dan surat Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : W11.U21/4467/HK.O2/XI/2018 tanggal 8 November 2018 perihal Undangan Rapat Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap:

2 (dua) bidang tanah seluas 220 m2 berikut bangunan (2 unit Ruko 3,5 lantai) yang terdiri dari SHM No.3573 Lt.111 m2 sebelumya atas nama LENNA sekarang atas nama PT. Metro Investama Global dan SHM No.3949 Lt.109 sebelumnya atas nama Direktur PT Lentera Mulia sekarang telah berganti nama PT. Metro Investama Global.

Terpantau awak media tampak Presiden Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) (Perseroan), Nanang Nilson, SH, MH, yang berkantor Pusat di Malang di Jalan Raya Wapoga Nomor 2, Perum Ngujil Permai II Bunulrejo Blimbing Kota Malang, Jawa Timur dengan didampingi Stenly Wullul Makalew, LPKNI Badan Hukum (Perseroan) Kantor Perwakilan LPKNI Kabupaten Bogor alamat/berkedudukan di Perum BIP Blok D10 Nomor 21 RT.02/ RW.016 Kelurahan Kalisuren Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Melalui surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Juni 2018 maka dengan ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Direktur dari PT. Lentera Mulia yang saat ini berkedudukan di Komplek Ruko Inkopal Blok F Nomor 10 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara yang dalam hal ini bertindak untuk atau mewakili PT. Lentera Mulia, dalam rangka tindakan pengawasan atas upaya pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok.

Nanang Nilson, SH, MH selaku Presiden Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) (Perseroan), disela-sela proses pengosongan barang-barang dilokasi eksekusi mengatakan
bahwa dapat disampaikan beberapa hal menyangkut eksekusi tersebut.

“Bahwa Pengadilan Negeri Depok diduga telah keliru dalam menetapkan eksekusi terhadap register perkara tersebut yang belum melalui proses sidang di pengadilan Negeri Depok, karena saat ini sedang ada gugatan perlawaan dengan register perkara Nomor :244/Pdt.le/2018/PN.Dpk yang diajukan pendaftarannya tanggal 29 Oktober 2018 dan sekarang masih dalam proses persidangan pertama pada tanggal 21 November dan sidang berikutnya (ke-2) pada tanggal 12 Desember 2018,” kata Nilson.

Dalam pemaparannya Nilson juga menerangkan bahwa dengan demikian walaupun sesuai prosedur sebagaimana disebutkan, akan tetapi belum berkekuatan hukum tetap (BHT) ‘inkrach van gewijsde’. “Sehingga seharusnya belum dapat dijalankan permohonan eksekusinya, seharusnya dibatalkan atau setidak-tidaknya ditunda hingga Berkekuatan Hukum Tetap (BHT),” tuturnya.

Masih kata Nilson, bahwa eksekusi berasal dari kata “Executie” yang artinya melaksanakan putusan hakim “ten uitvoerlegging van vonnissen” yaitu melaksanakan secara paksa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan melalui bantuan kekuatan umum, atau dalam pengertian lain.

“Maka jika pelaksanaan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela adapun nomor perkara 12/Pen.Pdt/Eks.Peng/2018/PN.Dpk belum pernah ada persidangannya,” terang Nilson.

“Klausal Baku merupakan tindakan sepihak, dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 18 dilarang kuasa seperti itu karena tidak diketahui debitur, maka eksekusi tidak sah. Oleh sebab itu, kami akan melayangkan pengaduan/laporan kepada badan pengawas Mahkamah Agung (MA),” ujar Nilson.

Bahwa berdasarkan petunjuk Makamah Agung RI pada Surat Edaran Mahkama Agung No 7 tahun 2012 halaman 7 dan 8 disebutkan Pelelangan Hak Tangungan yang dilakukan oleh Kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR. melainkan harus diajukan gugatan, karena pelelangan tersebut diatas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela.

“Sedangkan untuk harga pembelian (lelang) sebesar Rp. 2,28 miliar, padahal menurut pemilihan jasa yang umum harga pasar ditaksir sekitar Rp 7 miliar. Hal ini tidak wajar, jadi eksekusi tidak wajar karena masih dalam proses gugatan,” imbau Nilson.

“Bahwa karena azas dan pengertian eksekusi sebagaimana diatas maka suatu putusan baru dapat dimintakan eksekusi apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tanggungan kecuali ia sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan harus ada surat pernyataan dari Pemegang Hak Tanggungan untuk bertanggung jawab bila ada gugatan dikemudian hari,”
pungkasnya.

Sementara itu, juru sita pelaksana eksekusi, Irwan Maulana mengatakan bahwa
PN Depok dalam melakukan eksekusi pengosongan tersebut berdasarkan kutipan risalah lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor.

“Eksekusi yang kita laksanakan ini adalah bukan eksekusi putusan. Dalam hal ini pemohon (pemenang lelang) yang harus dilindungi oleh hukum. Karena kemudian pemohon mengajukan permohonan kepada ketua PN Depok untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek yang masih dikuasai termohon, dan lelang yang telah dilaksanakan merupakan lelang negara,” ujar Irwan.

Irwan dalam pemaparannya juga menjelaskan bahwa eksekusi yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum. “Sebelum tahapan pelaksanaan eksekusi pengosongan, kita telah melakukan teguran atau peringatan Aanmaning oleh ketua pengadilan terhadap termohon untuk mengosongkan secara sukarela atau kemauan sendiri,” terang Irwan.

“Dalam tempo 8 hari menurut pasal 196 HIR/207 RBg, akan tetapi karena termohon tidak mau mengosongkan, maka kita laksanakan eksekusi pengosongannya. Yang kita eksekusi ini bukan putusan, tapi penetapan kutipan risalah lelang,” ulasnya.

“Adapun termohon mengajukan upaya hukum atau perlawanan silahkan, monggo. Akan tetapi bukan berarti perlawanan itu bisa menangguhkan atau menghentikan eksekusi. Yang bisa menangguhkan atau menghentikan eksekusi adalah ketua pengadilan. Dan apabila nanti putusan berkata lain, ya tinggal kita eksekusi kembali putusan itu, kan?,” tandasnya. (Lala N)

HARI IKAN NASIONAL SD PLUS HANG TUAH 5 JAKARTA UTARA 2017
Silaturahmi Pelaut Senior dengan Dewan Pakar INNI Memperoleh Copy Dokumen Penting Soal Organisasi KPI
12/12/2018
fajarmetro.com - Hari Selasa, 11 Desember 2018, jam 13.15 WIB s ...
Study Tour Siswa SMP I Bekasi Selama 5 Hari Ke Daerah Wisata Bersejarah Daerah Batu Malang
12/12/2018
fajarmetro.com - Study Tour yang diadakan sekolah-sekolah di SMP ...
Penganugerahan BRIcubator Bisnis UMKM
12/12/2018
fajarmetro.com - Dalam rangka pengembangan UMKM melalui akses p ...
Dewa Budjana Terbitkan Album Ke-10 Bertajuk Mahandini
10/12/2018
fajarmetro.com - Sejak tahun 2002, sejumlah album Dewa Budjana ...
Ijinkan Pelaut Senior Mengkritisi Kebijakan Menteri Perhubungan Tentang Program Vokasi Mencetak SDM Pelaut
10/12/2018
fajarmetro.com - Berlatar belakang Konvensi Hukum Laut PBB at ...
Buka Lapak Beraksi Di HARBOLNAS 2018 Dengan Promo Tiada Ampun
10/12/2018
fajarmetro.com - Dalam memperingati HARBOLNAS 2018, Buka lapak ...

Space Iklan

300x100

Space Iklan

300x100

Berita terbaru

Silaturahmi Pelaut Senior dengan Dewan Pakar INNI Memperoleh Copy Dokumen Penting Soal Organisasi KPI
2018-12-12
Hari Selasa, 11 Desember 2018, jam 13.15 WIB s ... selengkapnya

 

Study Tour Siswa SMP I Bekasi Selama 5 Hari Ke Daerah Wisata Bersejarah Daerah Batu Malang
2018-12-12
Study Tour yang diadakan sekolah-sekolah di SMP ... selengkapnya


 

Penganugerahan BRIcubator Bisnis UMKM
2018-12-12
Dalam rangka pengembangan UMKM melalui akses p ... selengkapnya


 

Dewa Budjana Terbitkan Album Ke-10 Bertajuk Mahandini
2018-12-10
Sejak tahun 2002, sejumlah album Dewa Budjana ... selengkapnya

 

Ijinkan Pelaut Senior Mengkritisi Kebijakan Menteri Perhubungan Tentang Program Vokasi Mencetak SDM Pelaut
2018-12-10
Berlatar belakang Konvensi Hukum Laut PBB at ... selengkapnya


 

Buka Lapak Beraksi Di HARBOLNAS 2018 Dengan Promo Tiada Ampun
2018-12-10
Dalam memperingati HARBOLNAS 2018, Buka lapak ... selengkapnya


 

RELAWAN DOMPET DHUAFA MEMERIAHKAN INTERNATIONAL VOLUNTEER & ANTICORRUPTION CAMP 2018 DI BANDUNG
2018-12-09
Di Tahun 2018, Dompet Dhuafa telah menerima ... selengkapnya

 

Jelang Mubes, Sekber Pers Indonesia Gelar Rapat di Serang
2018-12-09
Jelang pelaksanaan Musyawarah Besar Sekretaria ... selengkapnya


 

Pelaut Perwira Sebagai Pendiri, Disesalkan Pelaut Senior Yang Masih 'Cuek' Untuk Bicara Soal KPI
2018-12-09
Dari poskonya dibilangan Jatinegara Jakarta Ti ... selengkapnya


 

Korban Puting Beliung Terbantu Simpatisan Jokowi
2018-12-09
Puluhan warga Cipaku tampak sumringah menanti ... selengkapnya

 

Diskusi Politik Vox Point Dengan Tema Waspada Politik Pecah Belah Pilpres 2019
2018-12-06
Diskusi politik (Dispol) diselenggarakan oleh ... selengkapnya


 

Workshop Balitbang Perhubungan Dengan Tema Skema Pendanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Dan Penyeberangan
2018-12-06
Sorot Keadilan.Com - Jakarta, Badan Penelitian ... selengkapnya


 

Space Iklan

300x100

Space Iklan

300x100

PENDIDIKAN

POLITIK

Pengadilan Agama Jakarta Utara Kelas 1A Canangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersij dan Melayani (WBBM)
09/11/2018
Pengadilan Agama (PA) Jakarta Utara Kelas 1A yang terletak di Jl. Plumpang Semper No. 5 Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar pencanangan zona integritas dilingkungan instansi t ... selengkapnya

EKONOMI

Silaturahmi Pelaut Senior dengan Dewan Pakar INNI Memperoleh Copy Dokumen Penting Soal Organisasi KPI
12/12/2018
Hari Selasa, 11 Desember 2018, jam 13.15 WIB sampai 14.00 WIB. Komunitas Pelaut Senior yang terdiri dari M Amin Nabu, Djoko Saliyono, Joike Dotulong, dan Teddy Syamsuri, memenuhi undangan silatura ... selengkapnya

SOSIAL BUDAYA

Hasil Pilkada Paniai Digugat Ke MK, KPU Karena Tak Laksanakan Rekomendasi Panwaslu
06/09/2018
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada Kabupaten Paniai, Rabu (8/8/2018). Gugatan diajukan oleh pasangan calon Hengki Kayame- Yeheskiel Teno ... selengkapnya 

OLAH RAGA

KONSOLIDASI SATUAN TUGAS PERADILAN RI KE KEMENKUMHAM
19/11/2018
Banyaknya kasus peradilan yang tidak terselesaikan di meja hijau. Menjadikan hukum bukan sebagai kekuatan utama ,untuk itu di tunjukan Satuan Tugas Peradilan Rakyat Indonesia (Satgas Peradilan RI) ... selengkapnya 

ARTIKEL

SMP Yappenda Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H dengan Hidmat.
25/11/2018
SMP Yappenda Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H dengan Hidmat. Bersamaan dengan datangnya bulan Rabiul Awal ummat Uslam sedunia selalu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tang ... selengkapnya