Detail Berita

Pelaut Senior Soroti Praktek Gelap CBA dan Oknum PP KPI Diduga Berperan Jadi Calonya

Kategori > NASIONAL

Fajar Metro -

Ada 60 perusahaan pengawakan kapal atau ship manning agency dari yang terdaftar di CIMA (Consortium of Indonesia Manning Agency) yang masih aktif, tapi baru 15 perusahaan anggotanya atau 25 persen yang telah memiliki SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal) dari Menteri Perhubungan RI.

Hanya saja kendati ke 15 perusahaan manning agen itu memiliki SIUPPAK, namun untuk bisa menempatkan pelaut Indonesia di kapal-kapal asing di luar negeri yang dibutuhkan oleh perusahaan pemilik atau operator kapal atau principal di luar negeri, karena diwajibkan harus memiliki KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau CBA (Collective Bargaining Agreement) yang dibuat oleh serikat pekerja pelaut seperti serikat pekerja KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) dengan principal yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla).
Dalam hal ini Direktur Kepelabuhan dan Kepelautan (Dirkapel) Ditjen Hubla Kemenhub.

Disamping itu perusahaan juga harus memiliki perjanjian keagenan dengan principal di luar negeri yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia (RI) baik pejabat Kedutaan Besar RI maupun pejabat Konsulat Jenderal RI di negara yang bersangkutan.

Diakui oleh perusahaan manning agen jika CBA yang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, banyak yang merasa berkeberatan.

CBA yang hanya bisa dilakukan oleh KPI dan principal di luar negeri serta disahkan Dirkapel, mewajibkan perusahaan manning agen harus membayar uang kontribusinya kepada KPI. Setelah itu baru CBA antara KPI dan principal di luar negeri kemudian bisa disahkan oleh Dirkapel.

Banyaknya keberatan, termasuk keberatannya pihak principal di luar negeri, karena wajib membayar uang kontribusi kepada KPI.
Kontribusi pelaut yang dikerjakan dikenakan antara Rp. 300 ribu sampai Rp. 600 ribu dan dibayar dimuka kepada KPI untuk satu tahun.

Sementara kontribusi perusahaan principal di luar negeri yang mempekerjakan pelaut Indonesia di kapal-kapal asing, dikenakan dengan hitungan US$ 10 perbulan untuk setiap pelaut Indonesia yang dipekerjakan di kapal-kapal asing di luar negeri.

Juru Bicara komunitas Pelaut Senior, Teddy Syamsuri, yang didampingi Hasoloan Siregar, Mohamad Amin Nabu, Djoko Saliyono dan Joike Dotulong dalam keterangannya kepada pers (5/12).

Dari poskonya di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur, menyatakan jika untuk menghindari kontribusi yang diwajibkan itu, rupanya ada beberapa perusahaan manning agen yang mensiasati dengan menggunakan CBA melalui serikat pelaut luar negeri (Seafarers Union) dengan pihak principal yang bermitra dengan perusahaan manning agen di Indonesia.

Dengan mensiasati seperti itu, kontribusi pelaut untuk Seafarers Union tidak diberlakukan karena memang bukan pelaut anggota union tersebut.
Terkecuali kontribusi dari pihak ownership yang dikenakan US$ 25 sebulannya ke Seafarers Union, dengan acuan hitungannya tetap sama, untuk setiap pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing tersebut.
Kelebihannya semua pelaut yang dipekerjakan itu diasuransikan dengan santunan bernilai US$ 100 ribu jika meninggal dunia selama bekerja di kapal.

Namun siasat seperti itu realitanya banyak perwakilan RI baik KBRI maupun KJRI yang belum mengetahuinya.
Pasalnya Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan itu belum disosialisasikan ke semua perwakilan RI di luar negeri.

Dari akibat kerap menemui kesulitan seperti itu, ungkap Teddy Syamsuri yang Ketua Umum Lintasan '66 dan juga Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI, karena tetap saja diwajibkan perusahaan manning agen memiliki CBA oleh Ditjen Hubla.

Padahal menurut MLC (Maritime Labour Conventions), 2006 yang sudah diratifikasi dengan UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006. Dimana yang dimaksud CBA hanya perlu diminta oleh pihak principal.
Tetapi dari 60 anggota CIMA, kabarnya setiap bulan sedikitnya 1.800 pelaut Indonesia di kirim melalui Singapura dan bekerja di kapal-kapal offshore dengan gaji antara US$ 1.072 hingga US$ 7.000 perbulannya.

"Ini yang menjadi nekadnya perusahaan manning agen yang memiliki SIUPPAK dalam mensiasati usaha perekrutan awak kapal agar survive" ujar Teddy Syamsuri.

Dari adanya faktor kesulitan ini menurut informasi yang diterima oleh Hasoloan Siregar, yang didapat dari komunikasinya dengan Sekjen PP KPI I Gde Nyoman Budiase. Akibat faktor kesulitan itu maka untuk mencari Seafarers Union di luar negeri untuk membuat CBA sebagai solusinya, didekatilah oknum PP KPI untuk bisa mencari Seafarers Union di luar negeri yang telah berhubungan baik dengan KPI.

Menurut Hasoloan Siregar, Sekjen KPI itu mengakui mendapatkan temuan jika ada Seafarers Union di luar negeri bisa membuat CBA dan bisa di endorsement justru oleh oknum pejabat Ditkapel sendiri. Dan kenapa bisa terjadi, kabarnya justru ada oknum PP KPI yang memfasilitasi.

"Tentunya oknum PP KPI mendapatkan fee. Tentunya pula tidak akan masuk ke kas organisasi KPI, melainkan ke rekening bank milik pribadi oknum PP KPI itu sendiri. Untuk itu, patut diduga ada penerimaan fee ke oknum pejabat Ditkapel", imbuh Jubir Pelaut Senior gemas. Meskipun kebenaran dugaan tersebut patut diselidiki ditengah bisa bisa saja mengarah pada pembenaran, karena info itu munculnya dari Sekjen KPI.

Dan, kabarnya, Wakil Sekjen KPI Sonny Pattiselano walaupun belakangan akur lagi, tapi sebelumnya sempat di pecat oleh Presiden KPI Mathias Tambing yang kasusnya terkait masuknya uang organisasi ke rekening banknya, yang kabarnya senilai Rp. 4 milyar.

Praktek yang bisa disebut 'pencaloan' dilakukan oleh oknum PP KPI untuk mencari Seafarers Union di luar negeri agar bisa dapat CBA yang bisa di endorsement oknum Ditkapel, menambah daftar panjang kerusakan yang terjadi di organisasi serikat pekerjanya pelaut Indonesia, yaitu KPI.

Begitu rakus dan tamaknya oknum PP KPI dalam mendulang kekayaan untuk kepentingan kekayaan dirinya. Padahal sebelum tahun 2001 mereka jadi pengurus, pelaut yang mengenalnya, melihat status ekonomi mereka biasa-biasa saja. Sekarang, jelas sudah berada di kelas milyaran.

Untuk itu, Pelaut Senior, mendesak agar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membereskan jajaran di tingkat Dirjen Hubla dibawahnya yang terkait berhubungan dengan KPI dengan perlunya dilakukan investigasi soal pembuatan CBA yang dimiliki Seafarers Union di luar negeri bukan dengan KPI, tapi bisa di-endorse oleh oknum Ditkapel, padahal jelas-jelas menyimpang dari aturan Permenhub No. 84 Tahun 2013.

"Sorotan dari kami, Pelaut Senior ini, diharapkan untuk Bapak Menhub semakin mempercepat agar negara hadir membenahi organisasi KPI serta pemerintah diminta memfasilitasi digelarnya KLB KPI", pungkas Jubir Pelaut Senior Teddy Syamsuri, menyudahi keterangannya.
(Lala N)

HARI IKAN NASIONAL SD PLUS HANG TUAH 5 JAKARTA UTARA 2017
Silaturahmi Pelaut Senior dengan Dewan Pakar INNI Memperoleh Copy Dokumen Penting Soal Organisasi KPI
12/12/2018
fajarmetro.com - Hari Selasa, 11 Desember 2018, jam 13.15 WIB s ...
Study Tour Siswa SMP I Bekasi Selama 5 Hari Ke Daerah Wisata Bersejarah Daerah Batu Malang
12/12/2018
fajarmetro.com - Study Tour yang diadakan sekolah-sekolah di SMP ...
Penganugerahan BRIcubator Bisnis UMKM
12/12/2018
fajarmetro.com - Dalam rangka pengembangan UMKM melalui akses p ...
Dewa Budjana Terbitkan Album Ke-10 Bertajuk Mahandini
10/12/2018
fajarmetro.com - Sejak tahun 2002, sejumlah album Dewa Budjana ...
Ijinkan Pelaut Senior Mengkritisi Kebijakan Menteri Perhubungan Tentang Program Vokasi Mencetak SDM Pelaut
10/12/2018
fajarmetro.com - Berlatar belakang Konvensi Hukum Laut PBB at ...
Buka Lapak Beraksi Di HARBOLNAS 2018 Dengan Promo Tiada Ampun
10/12/2018
fajarmetro.com - Dalam memperingati HARBOLNAS 2018, Buka lapak ...

Space Iklan

300x100

Space Iklan

300x100

Berita terbaru

Silaturahmi Pelaut Senior dengan Dewan Pakar INNI Memperoleh Copy Dokumen Penting Soal Organisasi KPI
2018-12-12
Hari Selasa, 11 Desember 2018, jam 13.15 WIB s ... selengkapnya

 

Study Tour Siswa SMP I Bekasi Selama 5 Hari Ke Daerah Wisata Bersejarah Daerah Batu Malang
2018-12-12
Study Tour yang diadakan sekolah-sekolah di SMP ... selengkapnya


 

Penganugerahan BRIcubator Bisnis UMKM
2018-12-12
Dalam rangka pengembangan UMKM melalui akses p ... selengkapnya


 

Dewa Budjana Terbitkan Album Ke-10 Bertajuk Mahandini
2018-12-10
Sejak tahun 2002, sejumlah album Dewa Budjana ... selengkapnya

 

Ijinkan Pelaut Senior Mengkritisi Kebijakan Menteri Perhubungan Tentang Program Vokasi Mencetak SDM Pelaut
2018-12-10
Berlatar belakang Konvensi Hukum Laut PBB at ... selengkapnya


 

Buka Lapak Beraksi Di HARBOLNAS 2018 Dengan Promo Tiada Ampun
2018-12-10
Dalam memperingati HARBOLNAS 2018, Buka lapak ... selengkapnya


 

RELAWAN DOMPET DHUAFA MEMERIAHKAN INTERNATIONAL VOLUNTEER & ANTICORRUPTION CAMP 2018 DI BANDUNG
2018-12-09
Di Tahun 2018, Dompet Dhuafa telah menerima ... selengkapnya

 

Jelang Mubes, Sekber Pers Indonesia Gelar Rapat di Serang
2018-12-09
Jelang pelaksanaan Musyawarah Besar Sekretaria ... selengkapnya


 

Pelaut Perwira Sebagai Pendiri, Disesalkan Pelaut Senior Yang Masih 'Cuek' Untuk Bicara Soal KPI
2018-12-09
Dari poskonya dibilangan Jatinegara Jakarta Ti ... selengkapnya


 

Korban Puting Beliung Terbantu Simpatisan Jokowi
2018-12-09
Puluhan warga Cipaku tampak sumringah menanti ... selengkapnya

 

Diskusi Politik Vox Point Dengan Tema Waspada Politik Pecah Belah Pilpres 2019
2018-12-06
Diskusi politik (Dispol) diselenggarakan oleh ... selengkapnya


 

Workshop Balitbang Perhubungan Dengan Tema Skema Pendanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Dan Penyeberangan
2018-12-06
Sorot Keadilan.Com - Jakarta, Badan Penelitian ... selengkapnya


 

Space Iklan

300x100

Space Iklan

300x100

PENDIDIKAN

POLITIK

Pengadilan Agama Jakarta Utara Kelas 1A Canangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersij dan Melayani (WBBM)
09/11/2018
Pengadilan Agama (PA) Jakarta Utara Kelas 1A yang terletak di Jl. Plumpang Semper No. 5 Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar pencanangan zona integritas dilingkungan instansi t ... selengkapnya

EKONOMI

Silaturahmi Pelaut Senior dengan Dewan Pakar INNI Memperoleh Copy Dokumen Penting Soal Organisasi KPI
12/12/2018
Hari Selasa, 11 Desember 2018, jam 13.15 WIB sampai 14.00 WIB. Komunitas Pelaut Senior yang terdiri dari M Amin Nabu, Djoko Saliyono, Joike Dotulong, dan Teddy Syamsuri, memenuhi undangan silatura ... selengkapnya

SOSIAL BUDAYA

Hasil Pilkada Paniai Digugat Ke MK, KPU Karena Tak Laksanakan Rekomendasi Panwaslu
06/09/2018
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada Kabupaten Paniai, Rabu (8/8/2018). Gugatan diajukan oleh pasangan calon Hengki Kayame- Yeheskiel Teno ... selengkapnya 

OLAH RAGA

KONSOLIDASI SATUAN TUGAS PERADILAN RI KE KEMENKUMHAM
19/11/2018
Banyaknya kasus peradilan yang tidak terselesaikan di meja hijau. Menjadikan hukum bukan sebagai kekuatan utama ,untuk itu di tunjukan Satuan Tugas Peradilan Rakyat Indonesia (Satgas Peradilan RI) ... selengkapnya 

ARTIKEL

SMP Yappenda Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H dengan Hidmat.
25/11/2018
SMP Yappenda Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H dengan Hidmat. Bersamaan dengan datangnya bulan Rabiul Awal ummat Uslam sedunia selalu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tang ... selengkapnya